Page 135 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

memperkecil jumlah partai, dan MPR yang dibentuk berdasarkan
hasil pemilu 1971 berhasil diyakinkan untuk menggariskan perintah
penyederhanaan partai politik dengan menegaskan bahwa pemilu
tahun 1977 hanya akan diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan isi
ketetapan MPR tersebut pada tahun 1973 semua partai politik resmi
melakukan fusi, di mana golongan spiritual menjadi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sedangkan golongan Nasionalis menjadi Partai
Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, pada pemilihan umum
1977 hanya diikuti dua partai politik yaitu PPP, PDI, dan Golongan Karya
(Golkar).
Pada pemilu 1971 ada dua macam kekhawatiran yang
diperlihatkan penguasa yang membayanginya. Pertama adalah
kekhawatiran yang diperlihatkan penguasa jika pemilu itu menghidupkan
kembali pola tingkah laku politik di zaman Demokrasi Liberal, kedua
adalah kekhawatiran kemungkinan munculnya kecenderungan untuk
mematikan konflik atau perbedaan pendapat. Dengan demikian DPR

Dengan demikian hasil pemilu dikhawatirkan akan kurang mampu menyuarakan aspirasi
165
DPR hasil pemilu dan kehendak yang sesungguhnya dari masyarakat.
dikhawatirkan akan Hasil pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golkar, kemudian
kurang mampu diikuti oleh Parmusi, Nadhlatul Ulama (NU), dan Partai Nasional
menyuarakan Indonesia (PNI) menunjukkan kekuatan formal partai dilihat dari
suara yang didapat dari pemilihan. Hal ini tidak lepas dari jasa ABRI
aspirasi dan dalam mensukseskan pemilu pertama dalam masa Orde Baru, yakni
kehendak yang memberi peluang cukup leluasa bagi Golkar untuk berusaha sekuat

sesungguhnya dari tenaga dalam memenangkan pemilu dengan dibantu oleh pemerintah.
masyarakat. Dengan kemenangan Golkar maka sangat mungkin melapangkan jalan
untuk menyederhanakan kehidupan partai secara melembaga. 166
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dibentuk
berdasarkan hasil pemilu 1971 berhasil diyakinkan untuk menggariskan
perintah penyederhanaan partai politik dengan menegaskan
bahwa dalam pemilihan umum 1977 hanya diikuti tiga kontestan.
Penyederhanaan partai politik dalam bentuk dua partai politik dan
satu Golongan Karya itu sendiri merupakan suatu perubahan struktur
kepartaian yang baru pertama kali terjadi sejak diperkenalkannya
sistem kepartaian di negara Indonesia. Dengan jumlah relatif sedikit,
diharapkan dapat menjadi landasan bagi terwujudnya suatu kehidupan
kepartaian yang lebih sehat, efisien, serta mampu membawakan

165 Mohctar Mas’oed dan Mac Andrews, Colin. 2006. Perbandingan Sistem Politik.Yogyakarta :
UGM Press. Hal. 263
166 Arifin Rahman. 1998. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC. Hal. 99.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 129
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 129 11/21/19 18:10