Page 133 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

yang baru Golkar dapat tumbuh dengan pesat.
Pengalaman kepartaian di masa Orde Lama yang didominasi
oleh banyak partai politik dengan ideologinya yang berbeda-beda
telah menimbulkan citra buruk bagi partai politik di Indonesia yaitu
sering terjadinya konflik antar partai. Ada tiga penyakit partai-partai
politik yang menyebabkan sering timbulkan konflik. Pertama, partai
politik terlalu berorientasi pada ideologi. Kedua, mereka hanya
mementingkan kepentingan kelompok dan menggunakan dukungan
rakyat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Ketiga,
cara pengangkatan pemimpin partai karena melalui pimpinan pusat
dan tidak bertanggung jawab kepada pemilih, telah menjadikan
pemimpin partai ini suatu oligarkhi yang tidak bertanggung jawab
terhadap pemilih mereka.
162
Keadaan yang seperti itulah menyebabkan pembangunan
ekonomi cenderung terabaikan, karena tiap-tiap partai hanya
mementingkan kepentingan mereka sendiri. Atas dasar pernyataan
tersebut maka tidak mengherankan apabila arah penataan politik
yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah menyederhanakan
struktur kepartaian, baik dari segi jumlah, basis massa, pola dukungan,
maupun pola aliran ideologi yang dipakai partai. Pemerintah Orde
163
Baru berpikiran bahwa pluralitas partai dan pluralitas ideologi
Pemerintah Orde merupakan penyebab dari konflik-konflik politik yang terjadi
Baru berpikiran sebelumnya.
164
bahwa pluralitas Kondisi politik Indonesia yang tidak menentu pada tahun
partai dan pluralitas 1950-an karena konflik politik yang hebat merupakan bukti yang baik
ideologi merupakan bagi pendapat Soekarno bahwa sistem Parlementer dan Multipartai
penyebab dari tidak layak digunakan di Indonesia, maka mulai saat itu dilaksanakan
konflik-konflik penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
politik yang terjadi Pada 7 Februari 1970, presiden Soeharto telah mengemukakan

sebelumnya. sarannya agar dilakukan pengelompokan partai sehingga organisasi
politik yang ada dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok, yaitu
kelompok Nasionalis, kelompok Spiritual, dan Golongan Karya. Pada

162 Mochtar Mas‟oed. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hal. 23.
163 Sebelumnya jalan kearah penyederhanaan partai politik sudah dirintis oleh presiden Soekarno.
Dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin serta UUD 1945 presiden Soekarno
membentuk alat-alat kenegaraan seperti MPR dan DPA. Selain itu, dimulailah beberapa usaha
untuk menyederhanakan sistem partai melalui Penpres No. 7/1959. Maklumat Pemerintah 3
November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai dicabut dan ditetapkan syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diketahui oleh pemerintah. Partai yang kemudian
dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo),
Parkindo, Partai Murba, PSII, IPKI, Perti, sedangkan beberapa lain dinyatakan tidak memenuhi
syarat. Dengan dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960 tinggal sepuluh partai politik
saja (Miriam Budiardjo, 1998: 440-441 Miriam Budiardjo. 1998. Partisipasi dan Partai Politik, Edisi
Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.)
164 Ali Moertopo, Strategi pembangunan Nasional. Jakarta. CSIS. 1982. Hal.47

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 127
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 127 11/21/19 18:10