Page 137 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

pelembagaan peran di wilayah politik dengan non politik.
Ketiga, perubahan nilai dan norma dengan nilai dan norma
baru.

3.5.1. Pro dan Kontra Terhadap Gagasan Fusi Partai
Gagasan tersebut diikuti oleh sikap pro dan kontra. Yang
pertama kali menyambut ialah PNI dan IPKI, kemudian diikuti oleh
Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Lukman Harun (Parmusi),
gagasan pengelompokan partai dapat memberikan keuntungan
bagi partai politik Islam. Dengan pengelompokan tersebut partai
Golongan yang Islam akan bersatu dari yang semula terpecah-pecah berdasarkan
menentang kepentingan kelompok masing-masing. Sedangkan menurut Subhan
pengelompokan Z.E., seorang tokoh NU, pengelompokan partai akan memudahkan
partai politik adalah proses pengambilan keputusan sehingga alternatif pendapat-pendapat

Parkindo dan Partai dalam masyarakat dapat diperkecil.
Katolik. Golongan yang menentang pengelompokan partai politik
adalah Parkindo dan Partai Katolik. Alasan penolakan mereka karena
dikelompokannya kedua partai ini dalam golongan spiritual dan
bukan kepada ide pengelompokan itu sendiri. Mereka lebih senang
jika dimasukkan ke dalam golongan nasionalis. Alasannya, golongan
nasionalis dapat melaksanakan program yang tidak mementingkan
motif-motif ideologis. Bahkan Partai Katolik menegaskan lebih baik
membubarkan diri daripada masuk ke kelompok Spiritual. Akhirnya,
pada tanggal 4 Maret 1970, terbentuklah Golongan Nasionalis yang
terdiri dari PNI, Murba, IPKI , Partai Katolik dan Parkindo. Dan pada
tanggal 14 maret 1970 terbentuk Golongan Spiritual yang terdiri dari
NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Golongan Nasionalis kemudian diberi
nama “Kelompok Demokrasi Pembangunan”, dan kelompok spiritual
diberi nama “Kelompok Persatuan”. Dalam pengelompokan seperti
171
itulah partai-partai ikut tampil dalam pemilihan umum tahun 1971.

3.6. Berbagai Produk UU yang dihasilkan

DPR
Dalam usaha memperkuat sendi-sendi pemerintah yang
berkuasa saat itu, pasca pelaksanaan Pemili 1971, di saat yang sama
pemerintah mengalami beragam kisruh yang dapat merongrong
kekuasaannya. Beberapa isu utama menjadi masalah pemerintahan

171 Arif Zulkifli. 1996. PDI di Mata Menengah Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 56—57.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 131
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 131 11/21/19 18:10