Page 180 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Undang-undang ini akan merupakan pengejawantahan dari UUD ‘45
dan Pancasila.
K.H.M. Ali Jaf’ie juru bicara dari Fraksi PPP, menyatakan
Fraksi Persatuan Pembangunan sejak semula dan pertama kali
mempelajari RUU Perkawinan ini, senantiasa berada dalam jiwa dan
semangat Pancasila dan UUD 1945 dan telah berusaha memahami
RUU Perkawinan ini dengan segala rangkaiannya. Oleh karena itu
dalam Pemandangan Umumnya menyampaikan appeal baik kepada
Pemerintah maupun kepada Dewan, mengajak semua pihak bahu-
membahu untuk mengamankan pendirian dan maksud serta niat
Bapak Presiden Suharto yang telah dinyatakannya baik dalam pidato
kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1973, maupun dalam pidato
beliau pada Peringatan lsra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW yang
menyangkut dan bertalian dengan RUU Perkawinan ini.
Fraksi Karya Pembangunan, menyatakan: Fraksi Karya
Pembangunan melihat bahwa penyusunan RUU tersebut didasarkan
atas falsafah Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR No. IV/MPR/1973, serta
secara materiel RUU tersebut berusaha menampung kesadaran hukum
yang hidup dalam masyarakat dan sekaligus memberikan pengarahan
untuk terbinanya kehidupan hukum sesuai dengan Wawasan Nusantara

Fraksi PDI antara di bidang hukum. Memahami kenyataan di atas, maka dengan tetap
lain menyampaikan memegang semangat dan jiwa RUU tentang Perkawinan yang diajukan
bahwa RUU oleh Pemerintah, Fraksi Karya Pembangunan menghadapi realitas
Perkawinan yang harus diterima dengan tangan terbuka. Karena betapapun juga
bagi Fraksi PDI suatu UU diciptakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, sedang
masyarakat memiliki kesadaran hukum yang pluralitis dengan tingkat
merupakan langkah perkembangan yang berbeda, selanjutnya berbeda pula kesediaannya
maju... untuk menerima konsepsi-konsepsi baru. Fraksi Karya Pembangunan

mengundang perhatian Pemerintah untuk secepat-cepatnya membuat
Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU ini yang
sebentar lagi akan disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Berdasarkan alasan-alasan secara panjang lebar yang
dikemukakan terdahulu, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan
persetujuannya atas RUU tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi
Undang-undang, dengan beberapa tambahan dan pengurangan serta
perubahan-perubahannya sebagaimana telah disetujui bersama dalam
pembicaraan tingkat III, antara Menteri Agama dan Menteri Kehakiman
selaku wakil Pemerintah dengan Panitia Kerja RUU Perkawinan dalam
rapatnya pada tanggal 20 Desember 1973.

dpr.go.id 174

Bab III.indd 174 11/21/19 18:10