Page 175 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

dicoba untuk mengganti hukum-hukum agama tapi telah memperoleh
revisi sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya bertentangan dengan
surnbernya sendiri yakni agama. Hal ini menurut FPP berarti bahwa
Pemerintah kurang penghargaannya terhadap kesadaran hukum rakyat
dan wajarlah apabila sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan
reaksi keras terhadap RUU Perkawinan ini.
Selama ini keyakinan umat Islam sudah mendapat perlindungan
dan bimbingan dari Negara dan Pemerintah, maka hendaknya dalam
seal perkawinan inipun akan tetap diberikan perlindungan dan
bimbingan. FPP tidak dapat memahami adanya suatu RUU yang di
satu pihak bertujuan mensucikan perkawinan, sedangkan di lain
pihak mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak bermoral. Oleh
karenanya FPP mengharapkan adanya jawaban dari pihak Pemerintah
atas segala appeal yang telah disampaikan oleh FPP dalam pemadangan
umumnya mengenai RUU Perkawinan.
Dalam pidatonya menyambut Peringatan lsra’ Mi’raj Nabi
Muhammad SAW. di Mesjid lstiqlal tanggal 26 Agustus 1973 malam,
...tidak benar Presiden antara lain juga membantah, bahwa tidak benar RUU
RUU Perkawinan Perkawinan yang diajukan Pemerintah itu bertentangan dengan Agama
yang diajukan Islam, seperti yang dikemukakan oleh sementara pihak. Dikatakan oleh
Pemerintah itu Presiden, bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau Pemerintah
bertentangan mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan

dengan Agama hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Presiden mengatakan, bahwa
Islam, seperti yang perkawinan mempunyai hubungan yang lebih dalam dan lebih jauh dari
dikemukakan oleh sekedar hubungan lahiriyah saja, oleh karena nilai-nilai agama dalam
sementara pihak. perkawinan mutlak diperlukan.
Selanjutnya kepada semua pihak Presiden mengajak untuk
dapat menahan diri dan sebagai orang beragama, Presiden berdoa,
agar kita diberi lapang dada dalam mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi. Presiden memohon kiranya agar DPA bersama Pemerintah
dapat membahas RUU Perkawinan tersebut dengan wajar dan
memperhatikan semua kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Demikian antara lain penegasan Presiden Soeharto mengenai RUU
Perkawinan.

3.7.2.2. Respon Masyarakat
Sabtu tanggal 25 Agustus 1973, tokoh-tokoh wanita sebanyak
14 orang telah mengeluarkan pernyataan kepada DPR yang isinya
antara lain mengharapkan segera terbentuknya Undang-undang

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 169
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 169 11/21/19 18:10