Page 171 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

memberikan landasan Hukum. Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa
tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dalam
suatu parkawinan perlu ditunjang dengan suatu slkap dasar untuk
tidak mempermudah perceraian ataupun poligami yang tidak sesuai
dengan kemurnian ajaran agama yang dianut seseorang. Karena itu
baik perceraian maupun poligami hanya diperbolehkan secara restriktif
(terbatas) dalam keadaan dan menurut syarat-syarat tertentu. Di
samping itu dijelaskan, RUU Perkawinan tersebut adalah dimaksudkan
untuk menaikkan kedudukan wanita pada tempat yang semestinya.
Perlindungan terhadap perkawinan yang akan menjadi azas dalam
RUU Perkawinan ini sekaligus ditujukan untuk mengangkat derajat,
harkat dan martabat kaum wanita.
RUU Perkawinan yang diajukan ini menampung masalah-
RUU Perkawinan masalah yang mempunyai pengaruh terhadap kependudukan, yakni
tersebut adalah dalam hubungan batas umur untuk kawin dan perceraian. Pemerintah
dimaksudkan mengajukan RUU Perkawinan ini yang memuat dasar-dasar mengenai
untuk menaikkan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan
kedudukan wanita tuntutan zaman. Dasar-dasar yang penting adalah mengenai azas
pada tempat yang dan dasar perkawinan; sahnya perkawinan; syarat-syarat mengenai

semestinya. perkawinan; hak dan kewajiban suami isteri; putusnya perkawinan;
akibatnya, anak; hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta
perwalian. Demikian penjelasan Pemerintah yang disampaikan oleh
Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, SH.
Fraksi ABRI dengan jurubicara R. Tubagus Hamzah, antara
lain mengemukakan bahwa masalah perkawinan adalah merupakan
masalah nasional dan harus dilihat dari segi kepentingan nasional
secara keseluruhan, sehingga dapat mendekati obyektivitas dalam
pembahasannya sorta dapat dihindari subyektivitas yang sempit.
Masalah perkawinan selain merupakan masalah pribadi, juga
mempunyai tempat yang penting dalam agama, keluarga, marga, suku,
rumpun dan sebagainya sorta bertitik tolak dari ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita untuk membontuk keluarga.
Dalam membahas RUU Perkawinan ini Fraksi ABRI memintakan
perhatian tentang generasi baru dan perlunya jaminan agar calon
suami/isteri telah matang fisik maupun mentalnya sehingga dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara balk tanpa berakhir dengan
perceraian.
Menurut F-ABRI, catatan sipil atau pencatat perkawinan,
selain sebagai unsur penting untuk data statistik juga memberikan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 165
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 165 11/21/19 18:10