Page 169 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

Delegasi-delegasi yang datang ke DPR-RI berturut-turut tanggal
24, 27 Desember 1971, 5, 6, 7, 8, dan 24 Januari 1972, yang semuanya
itu kemudian mendapat tanggapan yang serius dalam rapat Badan
Musyawarah tanggal 25 Januari 1972 yang kemudian memutuskan
untuk dibentuk sebuah Panitia Khusus. Panitia Khusus DPR-RI tentang
Masalah Miniatur Indonesia “Indonesia lndah” ini disahkan dalam
rapat Pleno DPR-RI tanggal 28 Januari 1972 dan dituangkan dalam
Surat Keputusan DPR-RI No. 10/DPR-Rl/III/-71-72. Adapun susunan
keanggotaannya terdiri dari:
a. Wakil-wakil Fraksi Karya Pembangunan - 12 orang;
b. Wakil·wakil Fraksi Persatuan Pembangunan 5 orang;
c. Wakil-wakil Fraksi ABRI 4 orang;
Gelombang reaksi d. Wakil-wakil Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 orang,
dimulai dengan
kedatangan Delegasi Tugas Panitia Khusus ialah :
yang menamakan 1) Mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah Miniatur
diri “Gerakan Indonesia lndah;
Penghematan”, untuk 2) Mengadakan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah cq,
rnenyampaikan Menteri-menteri yang bersangkutan dan mengadakan
memorandum hearing dengan lnstansi-instansi yang bersangkutan serta
kepada DPR mengadakan public hearing dengan pihak-pihak swasta

pada tanggal 20 yang bersangkutan;
Desember 1971. 3) Menyampaikan laporan kepada Badan Musyawarah
kemudian dimintakan pengesahan oleh Pleno Dewan
Perwakilan Rakyat.

Gelombang reaksi dimulai dengan kedatangan Delegasi yang
menamakan diri “Gerakan Penghematan”, untuk rnenyampaikan
memorandum kepada DPR pada tanggal 20 Desember 1971. Disusul
dengan pernyataan Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia tertanggal
24 Desember 1971. Pernyataan ini ditujukan kepada Presiden Rl. dan
kepada Ketua Yayasan Harapan Kita. Pernyataan yang sifatnya lebih
keras lagi disampaikan kepada DPR pada tangga1 27 Desember 1971
sehubungan dengan apa yang oleh Delegasi dinamakan “Terjadinya
tindakan teror terhadap sekelompok generasi Muda yang sedang
menjalankan haknya, untuk menjalankan sosial kontrol di Kantor
Proyek Indonesia lndah di Jalan Matraman Raya Jakarta.” 181

181 Mengenai isi lengkap memorandum DPR, lihat lampiran.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 163
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 163 11/21/19 18:10