Page 170 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 170
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
3.7.2. Polemik Undang-undang Perkawinan.
3.7.2.1 Pandangan Fraksi-fraksi di DPR:
Dengan Amanat Presiden tanggal 31 Juli 1973 No. 02/TU/V 11/73
Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Perkawinan kepada
DPR-RI. Dalam Amanat Presiden tersebut, antara lain diharapkan
agar pembahasannya mendapat prioritas utama bahkan diharapkan
dapat diselesaikan dalam masa sidang yang bersangkutan. Pada rapat
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diadakan
pada tanggal 18 Agustus 1973, diputuskan untuk membahas RUU
tentang Perkawinan tersebut dan dilakukan dalam rapat gabungan
antara Komisi III dan Komisi IX. Dalam penjelasannya kepada DPR·RI
...bahwa Pemerintah menegaskan bahwa pada waktu penyusunan RUU
pemeliharaan ini Pemerintah telah mengikutsertakan secara aktif unsur-unsur
budi pekerti keagamaan dan kerohanian dalam merumuskan sah atau tidaknya
kemanusiaan yang suatu perkawinan.
luhur, dalam Negara Dalam penjelasan selanjutnya tentang asas dasar dari RUU
yang berdasarkan Perkawinan dimaksud, Menteri mengemukakan bahwa, pemeliharaan
budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang
Pancasila, sudah luhur merupakan sumber utama begi Pemerintah dalam mencarl
tentu norma- norma semangat, memberi jiwa dan membentuk isi RUU Perkawinan tersebut.
serta ajaran-ajaran Karena itu norma Agama merupakan faktor penting yang harus
agama merupakan diperhatikan. Menteri mengemukakan juga bahwa hampir setiap
faktor yang harus masalah yang menyangkut usaha untuk memperbaiki kehidupan dalam
diperhatikan. pembangunan ada kaltannya dengan masalah-masalah lain.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pemeliharaan budi pekerti
kemanusiaan yang luhur, dalam Negara yang berdasarkan Pancasila,
sudah tentu norma- norma serta ajaran-ajaran agama merupakan
faktor yang harus diperhatikan. Ditegaskannya, bila kita berbicara
tentang cita-cita moral rakyat yang luhur, sudah tentu nilai nilai
kepribadian kita yang tinggi sebagai warisan kebudayaan tidak boleh
diabaikan. Harus disadari kebhineka tunggal ikaan bangsa kita yang
berjumlah lebih dari 125 iuta penduduk, terdiri dari berbagai suku dan
memiliki pula macam ragam adat istiadat, memeluk agama berbeda-
beda, berhasrat bulat untuk tetap bersatu sebagai bangsa yang
merdeka untuk bersama-sama menikmati kehidupan yang bertambah
baik.
Dalam penjelasan atas RUU Perkawinan disebutkan, bagi
negara dan bangsa Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang
Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan
dpr.go.id 164
Bab III.indd 164 11/21/19 18:10
