Page 168 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Di tahun yang sama tepatnya bulan Oktober para mahasiswa
mengadakan aksi ke gedung MPR/DPR untuk menyampaikan petisi
bernama “Petisi 24 Oktober”. Petisi tersebut berisi kritikan terhadap
kebijakan pembangunan yang dianggap tidak populis dan hanya
menguntungkan kelompok yang kaya. Gerakan itu tidak meluas karena
hanya berpusat di Jakarta. Pada saat itu konsep gerakan moral masih
dipakai oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa hanya sebatas mengkritik
kebijakan pemerintah. Isi dari petisi tersebut adalah: 180
1. Strategi pembangunan perlu ditinjau kembali. Strategi yang
baru hendaknya menciptakan keseimbangan di bidang politik,
sosial, dan ekonomi.
2. Rakyat harus dibebaskan dari ketidakpastian hukum, korupsi,
serta penyelewengan-penyelewengan kekuasaan.
3. Perlunya refungsionalisasi lembaga-lembaga penyalur
pendapat rakyat.
4. Penentuan masa depan adalah hak dan kewajiban generasi
muda.

Pada tanggal 13 Agustus 1971 Yayasan Harapan Kita mengajukan
permohonan izin/restu kepada Presiden RI mengenai pembangunan
Di tahun yang Miniatur Indonesia, yaitu dengan suratnya No. 74/JHK-SecNlll/1971.
sama tepatnya Permohonan itu disetujui/direstui oleh Presiden RI. dengan surat
bulan Oktober Nomor B-104/Pres/8/1971 tanggal 20 Agustus 1971. Sesuai dengan

para mahasiswa restu Presiden tersebut maka dengan Surat Keputusan Pengurus
mengadakan Yayasan Harapan Kita No. I/Kpts/JHK-Vlll/1971 tanggal 23 Agustus 1971
aksi ke gedung dibentuklah Badan Pelaksana Pembangunan & Persiapan Pengusaha
MPR/DPR untuk Proyek Miniatur Indonesia yang rnerupakan pelaksana dari pada Yayasan
menyampaikan Harapan Kita untuk membangun Miniatur Indonesia “Indonesia lndah”.
petisi bernama Salah satu langkah dari Badan Pelaksana ini ialah menerbitkan buku
“Petisi 24 Oktober”. dengan judul “Penjelasan Tentang Proyek Miniatur Indonesia”, dengan
kata pengantar dari Ketua Yayasan Harapan Kita, lbu Tien Soeharto.
Semua pernyataan-pernyataan/memorandum-memorandum
dari pihak- pihak yang menentang maupun dari pihak yang mendukung
itu tidak hanya disampaikan oleh delegasi demi delegasi ke DPR saja, tapi
juga disampaikan kepada pihak eksekutif, proyek officer, maupun kepada
Ketua Yayasan Harapan Kita, kepada Bappenas, Departemen Keuangan
RI, dan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta selaku Proyek Officer.

180 B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. Memori Jenderal Yoga. Tanpa Kota: PT. Bina
Rena Pariwara. hal. 228

dpr.go.id 162

Bab III.indd 162 11/21/19 18:10