Page 173 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

bahwa Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti hanya
ada satu hukum nasional. Selanjutnya FKP menunjuk beberapa pasal
dalam RUU Perkawinan, khususnya pasal-pasal yang telah menampung
pokok-pokok pikiran seperti yang telah disampaikan oleh FKP dalam
pemandangan umumnya.
Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pemandangan umumnya
mengemukakan bahwa FPP sangat menghargai dan berterima kasih
kepada Pemerintah yang telah mengajukan RUU Perkawinan kepada
DPR. Tapi menyayangkan karena RUU tersebut masih mengandung
banyak hal yang bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat seperti
yang secara spontan dikumandangkan di seluruh pelosok nusantara
dalam menanggapi RUU ini.
Bagi FPP, masalah perkawinan bukan hanya mempunyai
hubungan erat dengan agama, melainkan perkawinan itu adalah
merupakan unsur agama dan pelaksanaannya adalah merupakan
ibadah kepada Allah. Apabila perkawinan sebagai suatu ibadah itu
mengalami perubahan-perubahan aturannva maka berarti akan
berubah pulalah agama itu karena unsurnya telah diubah. Adanya
perubahan itu adalah bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat
Apabila perkawinan 12) yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

sebagai suatu agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya
ibadah itu dan kepercayaannya itu. Pasal·pasal dalam RUU ini banyak yang
mengalami mengambil over dari Ordonasi.
perubahan-
perubahan
aturannva maka
berarti akan berubah

pulalah agama itu
karena unsurnya
telah diubah.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 167
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 167 11/21/19 18:10