Page 177 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

Selanjutnya mereka mengingatkan Pemerintah agar segala tindakan
dan langkahnya senantiasa berdasarkan kepada hukum dan bukan
pada kekuasaan.
Pada saat berlangsungnya Sidang Pleno DPR tanggal 27
September 1973, yang beracarakan Pembicaraan Tingkat II Jawaban
...terjadilah Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota atas
kegaduhan oleh RUU Perkawinan, terjadilah kegaduhan oleh sekelompok pemuda-
sekelompok pemudi Islam sekitar 500 orang yang menerlakkan yel-yel anti RUU
pemuda-pemudi Perkawinan. Bermula dari Balkan, kemudian menjalar ke Ruang Pleno.
Islam sekitar Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Akhir Sya’ban. Pada
500 orang yang saat itu Menteri Agama sedang membacakan Jawaban Pemerintah.
menerlakkan Ketika Menteri sedang menguraikan pasal demi pasal, dan baru
yel-yel anti RUU berlangsung lebih kurang 20 menit, maka terjadilah keributan tersebut.

Perkawinan. Pimpinan Sidang Demo Pranoto, didampingi Drs. Soemiskum tidak
berhasil menenangkan massa, kemudian menghentikan Sidang dan
menganjurkan kepada para Anggota untuk meninggalkan Ruang
Sidang, karena suasana tidak makin mereda.
Pemuda-pemuda tersebut yang pada umumnya pelajar-pelajar
Islam kemudian menduduki kursi-kursi dan meja Pimpinan sambil
berteriak-teriak yang intinya tidak setuju dengan RUU Perkawinan.

Keterangan: Ketua
DPR ldham Chalid
berusaha menenangkan
massa sewaktu terjadi
keributan di gedung DPR
tangga/21September
1973 mengenai RUU
Perkawinan.

Ketua DPR-RI K.H. Dr. ldham Chalid dan Ketua Fraksi K.H. Masykur
yang datang kemudian ke Ruang Pleno, tidak berhasil menenangkan
massa. Bahkan Ketua DPR K.H. Dr. ldham Chalid berusaha meyakinkan
mereka, dengan mengatakan “dalam RUU ini Aqidah Agama tetap
dipegang teguh”. Menghadapi situasi yang demikian, dengan cepat dan
tepat Team Keamanan dari Kodam V Jaya bertindak cukup bijaksana,
sambil menunggu bantuan dari SKOGAR, merekapun bersiap siaga

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 171
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 171 11/21/19 18:10