Page 176 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 27
bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam
hukum dan pernerintahan. Dalam pernyataan itu juga dikemukakan
agar Undang-undang Perkawinan ltu sesuai dengan konsensus yang
dicapai dalam public hearing Komisi III dan IX dengan Kowani pada
tanggal 19 dan 24 Februari 1973. lsi konsensus itu antara lain ialah
perlunya ada kesepakatan antara calon suami dan calon istri dan hal
ini adalah untuk mencegah adanya kawin paksa. Dalam konsensus
juga disebutkan tentang batas umur minimum untuk kawin mengingat
kepentingan kesejahteraan keluarga dan dikaitkan dengan program
keluarga berencana. Juga ditekankan adanya azas monogami dalam
perkawinan dengan pengecualian yang sangat ketat. Pernyataan
dari keempat belas orang tokoh wanita, ditandatangani oleh Ny.
Nani Suwondo, Ny. M. Wahyudi, Ny. Roebiono, Ny. N. Moerihadi, Ny.
Kartowiyono, Ny. Kartika Soejono, Ny. T.O. Ihromi, Ny. Maria Ulfah
Subadio, Ny, Titi Sumbung, Ny. Soephie Sarwono, Ny. S.M. Sudarman,
Ny. Mustamiruddin, Ny. M. Hutasoit dan Ny. S. Hanifa. Pertanyataan
Kowani (Kongres
Wanita Indonesia) tersebut mendukung pidato kenegaraan ·Presiden pada tanggal 16
Agustus 1973 yang lalu, khususnya mengenai UU perkawinan, demikian
memohon kepada pernyataan empat belas orang tokoh wanita tersebut.
DPR-RI untuk Sementara itu, Kowani (Kongres Wanita Indonesia) memohon

memberikan kepada DPR-RI untuk memberikan prioritas pertama kepada RUU
prioritas pertama Perkawinan. Dewan Pimpinan KOWANI dalam pernyataannya
kepada RUU yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1973, khususnya mengenai
Perkawinan. bagian UU Perkawinan. Selain memohon kepada DPR-RI untuk
memberikan prioritas pertama kepada RUU Perkawinan itu, KOWANI
dalam pernyataannya itu juga mengajak segenap Wanita Indonesia
mencurahkan perhatiannya atas pembicaraan RUU Perkawinan itu
dalam DPR-RI. Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua Periodik
KOWANI Ny. F. Duriat dan wakil-wakilnya. KOWANI terdiri dari unsur-
unsur Wanita Katholik, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra, PWKI,
ISWI, Pertiwi, Perwari, Wanita Marhaenis dan Wanita Muslimat NU.
Senin tanggal 17 Agustus 1973 utusan Generasi Muda Islam
Indonesia bermaksud akan menemui Pimpinan DPR-RI untuk
menyampaikan pernyataannya, ternyata tidak jadi mereka bertemu.
Dalam pernyataan yang mereka berikan kepada para wartawan, antara
lain berbunyi bahwa RUU Perkawinan ini adalah untuk generasi muda,
oleh karenanya kami mendesak hendaknya bapak-bapak memikirkan
serta mempertimbangkan sematang-matangnya RUU tersebut.

dpr.go.id 170

Bab III.indd 170 11/21/19 18:10