Page 213 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

Pada akhir stemotivering, FPP menyatakan dapat menerima
dan menyetujui RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur
dan Pembentukan Propinsi Oaerah Tingkat I Timor Timur, disyahkan
menjadi Undang-undang. M. Soedijono dalam stemotivering Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia atas RUU ini, antara lain mengemukakan
sebagai berikut:
• Menyatakan terima kasih kepada Pemerintah atas saran-
saran dan usul-usul FPDI yang ditanggapi secara positif serta
sikap keterbukaan Pemerintah dan toleransi dari fraksi-fraksi
lain.
• Sekalipun pembahasan RUU ini hanya memakan waktu 15 hari
sejak disampaikannya dengan Amanat Presiden bukannya

Tuduhan bahwa karena masalahnya tidak penting, sebab sudah lama menjadi
Indonesia perhatian DPR, seperti dihasilkannya pernyataan pendapat
tanggal 27 September 1975 dan 6 Desernber 1975.
mempunyai ambisi • Hasrat dan kebulatan tekad rakyat Timor Timur yang
memperluas teritori menyatakan keinginannya menyatukan diri dengan rakyat
tidak mengandung Indonesia dalam Negara RI menunjukkan kemurnian jiwa dan

kebenaran. keluhuran budi rakyat Timor Timur yang tidak melupakan
asal-usulnya, sebagai saudara sekandung rakyat Indonesia.
• Tuduhan bahwa Indonesia mempunyai ambisi memperluas
teritori tidak mengandung kebenaran.
• Terdorong oleh kemurnian jiwa rakyat Timor Timur yang
menyatakan kehendaknya masuk dalam Negara Kesatuan
RI menuntut kewajiban panggilan suci hati nurani rakyat
Indonesia untuk menerima mereka dengan ikhlas dan rasa
tanggung jawab.
• Di samping rakyat Timor Timur setelah menjadi warga negara
RI mempunyai hak yang sama, antara lain mendapatkan
pendidikan yang layak, hak atas peningkatan kesejahteraan
dan sebagainya, juga mempunyai kewajiban yang sama, seperti
kewajiban membela Negara RI, kewajiban mengamalkan dan
menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
• Keikutsertaan mereka dalam pembangunan, bagi mereka
adalah juga guna mengejar keterbelakangan akibat penjajahan.
Untuk ini diperlukan penempatan petugas-petugas
pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang mengerti kepada
aspirasi rakyat, berdedikasi dan konsekwen, mendahulukan
kepentingan umum atas kepentingan pribadi.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 207
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 207 11/21/19 18:10