Page 210 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Timur kepada Indonesia, diterima oleh Presiden dengan
rasa tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab terhadap
sejarah, tanggung jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita
kemerdekaan, serta tanggung jawab terhadap hati nurani.

Dalam jawaban Pemerintah atas pemandangan umum para
anggota pada tanggal 9 Juli 1976, dikemukakan bahwa Pemerintah
sangat berbesar hati kepada Fraksi-fraksi yang mempunyai pendapat
dan penilaian yang sama dengan Pemerintah agar dalam perumusan
kehendak rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia
dapat ditempuh jalan yang demokratis, konstitusionil serta
berdasarkan hukum, dengan dituangkan dalam Undang-undang.
Dalam RUU itu rumusannya harus ringkas, padat, tapi sudah mencakup
apa yang menjadi inti kehendak rakyat Timor Timur, serta memberikan
kemungkinan untuk perkembangannya di kemudian hari disesuaikan
Dalam RUU itu dengan kenyataan serta keadaan di Timor Timur sendiri.

rumusannya harus Dalam pembicaraan Tingkat III (rapat kerja Komisi II dengan
ringkas, padat, tapi Pemerintah) setelah melalui rapat-rapatnya sebanyak 5 kali serta
sudah mencakup lobbying sebanyak 3 kali, pada tanggal 12 dan 13 Juli 1976, kemudian
apa yang menjadi dicapai permufakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
inti kehendak rakyat a. Judul berubah menjadi Rancangan Undang-undang tentang
Timor Timur... Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi
Daerah Tingkat I Timor Timur.
b. Konsideran mengingat ditambah Pasal-pasal: Pasal 1 ayat 11)
dan 18 Undang-undang Dasar 1945.
c. Pasal 2 berubah menjadi “Membentuk Propinsi Daerah
Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah
bekas Koloni Portugis di Timor.”
d. Perubahan-perubahan pada Penjelasan Umum angka 2, 4, 5
dan 6.
e. Perubahan-perubahan pada Penjelasan pasal demi pasal yaitu
Pasal 3.

Adapun masalah pokok yang merupakan masalah prinsip yang
dibahas dalam pembicaraan tingkat 11 l ini mencakup ada dua hal, yaitu:
• Pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
• Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

dpr.go.id 204

Bab III.indd 204 11/21/19 18:10