Page 207 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975
tentang masalah Timor Portugis yang antara lain berbunyi :

“Menghargai dan menyambut baik pernyataan
Partai-partai UDT, APODETI, TRABALISTA dan
KOTA yang atas nama Rakyat Timor Portugis
mempraklamasikan Timor Timur bebas dari
penjajahan dan bergabung dengan Bangsa dan
Negara RI sebagai tercantum dalam Proklamasi
UDT, APODETI, TRABLISTA dan KOTA pada tanggal
30 November 1975”.

• RUU ini sejalan dengan aspirasi rakyat Timor Timur;
• Penyatuan suatu wilayah yang tadinya bukan wilayah RI ke
Penyatuan suatu dalam Negara RI adalah merupakan suatu keputusan yang
wilayah yang sangat penting sehingga seluruh rakyat harus diikutsertakan.

tadinya bukan Oleh sebab itu tepatlah kalau keputusan tersebut dituangkan
wilayah RI ke dalam dalam suatu Undang-undang.
Negara RI adalah
merupakan suatu Pembicaraan kedua dari Fraksi Karya Pembangunan yang
keputusan yang dijurubicarai oleh Alfonsus Andread Bere Tallo, mengemukakan pokok
sangat penting pokok pikiran antara lain :
sehingga seluruh • Sejarah perjuangan rakyat Timor Timur untuk membebaskan
rakyat harus diri dari belenggu penjajahan bukanlah merupakan hal yang
diikutsertakan. baru, seperti terbukti pada kejadian-kejadian tahun 1657,
1700, 1910, 1945 dan 1959 yang rnerupakan pemberontakan-
pemberontakan Rakyat Timor Timur terhadap penjajah;
• Petisi tanggal 30 November 1975 telah memenuhi rule of
the game, yaitu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Pemerintah Sementara Timor Timur;
• Di samping fase-fase perjuangan tersebut sebagai fase politis,
maka perlu diikuti dan didukung oleh fase konstitusional,
ialah agar pengintegrasian wilayah Timor Timur ke dalam
Negara Kesatuan RI. itu menjadi sah menurut hukum dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada dunia internasional;
• Dalam UUD 1945 tidak disebutkan ataupun disinggung
dengan tegas soal batas wilayah RI; oleh karena itu perubahan
wilayah Negara RI tidak akan mengakibatkan perubahan
dalam UUD;

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 201
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 201 11/21/19 18:10