Page 205 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

3.7.4.4. RUU tentang Pangesahan Penyatuan Timor
Timur dan Pembentukan Propinsi Tingkat I Timor
Timur, oleh Pemerintah kepada DPR-RI, dengan
Amanat Presiden RI No. R.07/P.U./Vl/1976 tanggal 30
Juni 1976.
Pemerintah dalam penjelasannya kepada rapat paripurna DPR-
RI tanggal 5 Juli 1976, mengenai RUU tentang Pengesahan Penyatuan
Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor
Timur, antara lain mengemukakan bahwa dengan diajukannya RUU
tersebut kepada DPR-RI, berarti bahwa penyatuan Timor Timur ke
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia akan menjadi sah menurut
hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.
Bertolak dari judul RUU tersebut, maka pokok permasalahan
yang diatur adalah meliputi dua hal, yaitu :
a. Mengenai pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam
Negara RI.
b. Mengenai Pembentukan Wilayah Timor Timur sebagai suatu
Propinsi dan sekaligus menjadi Daerah Otonom Tingkat I.

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Amir
Mahmud dalam penjelasan selanjutnya antara lain mengemukakan
...penyatuan Timor pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
Timur ke dalam • Pengaturan kedua masalah dalam satu Rancangan Undang-
Wilayah Negara undang adalah atas pertimbangan praktis dan alasan
Republik Indonesia pencapaian daya guna dan hasil guna;
akan menjadi • Penjabaran selanjutnya berpangkal kepada semangat UUD

sah menurut 1945, khususnya pasal 18 dan 1 beserta penjelasannya,
hukum dan dapat sehingga penentuan status sebagai Propinsi Daerah Tingkat
dipertanggung I bagi Timor Timur adalah sesuai dengan sistim Tata Negara
jawabkan. dan Tata Pemerintahan RI.
• Memperhatikan keadaan masyarakatnya, sistim hukumnya,
sistim pemerintahannya, sistim perekonomiannya, sistim
pendidikannya, serta sistem pertahanan dan keamanannya
yang mempunyai latar belakang, sifat perkembangan serta
pertumbuhan yang berbeda, sehingga oleh karenanya
memerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan di
Republik Indonesia.
• Usaha penyesuaian itu haruslah diselenggarakan dengan
segala kearifan serta penuh kebijaksanaan, tapi bagaimanapun

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 199
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 199 11/21/19 18:10