Page 208 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

• Pengintegrasian Timor Timur secara konstitusional dapat
diselesaikan melalui prosedur di Dewan Perwakilan Rakyat RI.
• Rancangan Undang-undang yang disusun secara singkat dan
padat akan memberikan flexibilltas kepada para pelaksana
dalam mengadakan pengaturan-pengaturan/kebijaksanaan-
kebijaksanaan lebih lanjut, dengan mengingat situasi dan
kondisi di Timor Timur yang karena berbeda pertumbuhannya,
maka memerlukan pengaturan/penanganan khusus,
Mengappeal Pemerintah Australia agar hubungan yang
sudah baik antara Australia-Indonesia tidak terganggu,
karena masih banyak lagi masalah-masalah penting lainnya
di kawasan Asia Tenggara yang perlu diselesaikan dengan
Semua rakyat dari adanya kerjasama kedua Negara.
bangsa-bangsa
yang belum Selanjutnya juru bicara dari FPDI, Anggota B.D. Blegur,
merdeka, jiwanya mengemukakan pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:
didorong untuk • Semua rakyat dari bangsa-bangsa yang belum merdeka,

merdeka... jiwanya didorong untuk merdeka meskipun harus menghadapi
tiang-tiang gantungan, peluru-peluru musuh, tanah-
tanah pembuangan, tapi dengan semangat “merdeka atau
mati” rakyat-rakyat yang belum merdeka itu akhirnva
memproklamasikan kemerdekaannya.
• Proklamasi Balibo 30 November 1975 dan Petisi lntegrasi
dengan RI tanggal 31 Mei 1976, merupakan bukti dari jiwa yang
gandrung untuk hidup merdeka dalam bangsa yang merdeka.
• Perkembangan di Timor Timur sejak 11 Agustus s/d 28
November 1975 dengan segala variasinya dan yang membawa
korban harta benda dan jiwa di daerah yang langsung
berbatasan dengan Indonesia akan sangat mengganggu
stabilitas nasional Indonesia.
• Menyambut baik RUU dari Pemerintah dengan disarankan
akan lebih baik dengan Undang-undang yang lazim untuk
pembentukan Dati I dan Dati II (disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah)
• Dokumen-dokumen PSTT, Teks Proklamasi Balibo, Pernyataan
Partai-partai Politik (UDT. APODETI, KOTA dan TRABALISTA)
hendaknya dimasukkan dalam penjelasan undang-undang
tersebut. Dengan dijadikannya Timor Timur menjadi Propinsl

dpr.go.id 202

Bab III.indd 202 11/21/19 18:10