Page 206 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

juga penyesuaian itu harus dapat terlaksana dalam waktu
yang tidak terlalu lama.

Dalam RUU tersebut hanya terdapat 4 (empat) pasal saja, tapi
telah menjangkau sepenuhnya ketentuan konstitusi tentang penyatuan
Wilayah Timor Timur sebagai Wilayah Negara Kesatuan Republik
lndonesia dengan status Propinsi Daerah Tingkat I. Pasal 1 memberikan
legalitas terhadap masuknya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah
Republik Indonesia berdasarkan Petisi Rakyat Timor Timur tanggal
31 Mei 1976. Pasal 2 merupakan pengaturan status pemerintahan di
Timor Timur sebagai konsekwensi logis daripada penyatuan wilayah
dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 3 mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan
dengan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu
diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan
...perlu diatur lebih di Wilayah Timor Timur. Sambil menunggu penyesuaian-penyesuaian
lanjut dengan lebih lanjut, maka “Pemerintah Sementara Timor Timur” menjalankan
memperhatikan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat l di Wilayah Timor Timur, dan
keadaan dan Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur menjadi Gubernur
perkembangan Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur. Demikian juga Badan-badan
di Wilayah Timor Perwakilan Rakyat yang ada sekarang di Timor Timur menjadi Dewan
Timur. Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 4 hanya berisi ketentuan tentang
pengundangan sebagai lazimnya semua peraturan perundangan.
Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Para Anggota (tanggal
7-7-1976).
Pembicaraan pertama dalam Pemandangan Umum ini adalah
dari Fraksi ABRI dengan juru bicara R. Wirasmo yang antara lain
mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
• Diperpanjangnya Masa Sidang ke-lV/1975-1976 menandakan
disadari dan dipahami sepenuhnya bahwa masalah RUU ini
suatu masalah penting dan perlu penyelesaian segera dan
tidak dapat ditunda-tunda:
• Esensi RUU ini merupakan jawaban atau respons kongkrit
terhadap kehendak Rakyat Timor Timur untuk menyatukan
diri kembali sebagai satu kesatuan bangsa, ialah Bangsa
Indonesia yang terpisah sejak empat abad yang lalu sebagai
akibat penjajahan;
• Jawaban Pemerintah atas Petisi Rakyat Timor Timur, secara
tidak langsung adalah pula merupakan tanggapan terhadap

dpr.go.id 200

Bab III.indd 200 11/21/19 18:10