Page 201 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

dalam menghadapi penyelesaian masalah Timor Portugis
dalam segala bidang dan forum, dengan tetap mengutamakan
tugas-tugas pembangunan Bangsa.
d. Sangat menyesalkan tindakan Fretilin yang telah menyatakan
kemerdekaan Timor Portugis pada tanggal 28 November
1975, yang nyata-nyata bertentangan dengan semangat
penyelesaian proses dekolonisasi secara wajar, tertib dan
damai sesuai dengan Memorandum Roma.
e. Menghargai dan menyambut baik pernyataan Partai-partai
UDT, APODETI, TRABALISTA dan KOTA yang atas nama
rakyat Timor Portugis memproklamirkan Timor Portugis
bebas dari penjajahan dan bergabung dengan Bangsa dan
Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Proklamasi UDT, APODETI, TRABALISTA dan KOTA pada
tanggal 30 November 1975.
f. Akhirnya memandang perlu untuk sekali lagi menegaskan
bahwa Bangsa Indonesia anti kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya.

3.7.4.3. Anggota DPR-RI dalam Delegasi Pemerintah RI

Kedatangan ke Timor Timur pada tanggal 23 Juni 1976.
Delegasi rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif
Delegasi Rakyat Pemerintah Sementara Timor Timur, Arnaldo Dos Reis Araujo, pada
Timor Timur tanggal 7 Juni 1976 telah diterima langsung oleh Presiden Soeharto
tersebut adalah di lstana Merdeka Jakarta. Kedatangan Delegasi Rakyat Timor

dalam ranqka Timur tersebut adalah dalam ranqka menyampaikan Petisi Rakyat
menyampaikan TimorTimur tertanggal Dili 31 Mei 1976. Terjemahan dari bunyi Petisi
Petisi Rakyat tersebut adalah sebagai berikut :
TimarTimur
tertanggal Dili 31 “Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa.
Mei 1976. Kami atas nama seluruh Rakyat Timor Timur,
setelah memberikan kesaksian atas keputusan
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Wilayah Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di
Dili, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan
dari kehendak rakyat sebagaimana tertuang
dalam Proklamasi lntegrasi Timor Timur pada
tanggal 30 November 1975 di Balibo, dengan ini,
mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 195
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 195 11/21/19 18:10