Page 196 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

3.7.4.1. Pernyataan Pendapat RPR-RI tanggal 27
Desember 1975 tentang Proses Dekolonisasi Timor
Portugis.
Usul pernyataan pendapat ini diajukan oleh Widyapranata dkk.
(sebanyak 21 Anggota) dengan suratnya kepada Pimpinan DPR-RI
pada tanggal 25 September 1975. Sebagai pertimbangan dari usul
pernyataan pendapat tersebut ialah bahwa kejadian-kejadian terakhir
Bahwa keadaan di Timor Portugis tidak sesuai dengan janji Pemerintah Portugis dalam
kacau di Timor rangka pelaksanaan Politik Dekoloniasi. Bahwa dengan kedatangannya
Portugis yang puluhan ribu pengungsi secara bertubi-tubi itu, roda Pemerintahan di
mengakibatkan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan di Kabupaten Belu,
mengalirnya Timor Tengah Utara, Alor dan Timor Tengah Selatan pada khususnya,
puluhan ribu mengalami gangguan. Bahwa keadaan kacau di Timor Portugis yang

pengungsi- mengakibatkan mengalirnya puluhan ribu pengungsi-pengungsi ke
pengungsi ke wilayah Republik Indonesia dapat mengancam stabilitas keamanan
wilayah Republik di wilayah Republik Indonesia dan dapat mengganggu jalannya
Indonesia... pembangunan di Indonesia.
Setelah penjelasan para pengusul atas usul pernyataan
pendapat tersebut disampaikan oleh Widyapranata dalam rapat
Pleno DPR tanggal 27 September 1975, maka keempat Fraksi langsung
memberikan Stemmotiveringnya melalui juru bicara masing-masing,
yaitu Drs. Safaruddin Tan Pono dari Fraksi ABRI, AA. Bere Tallo
dari Fraksi Karya Pembangunan, Sani Fenat Gregorius dari Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia dan A. Rachman Hasan dari Fraksi
Persatuan Pembangunan. Kemudian setelah Pemerintah memberikan
pendapat/sambutan, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri
Ad Interim Jenderal M. Panggabean, maka rapat Pleno DPR-RI tanggal
27 September 1975 telah menyetujui adanya Pernyataan Pendapat
DPR-RI tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis, yang diktumnya
berbunyi sebagai berikut:
1. Mendukung sepenuhnya slkap dan kebijaksanaan Pemerintah
Republik Indonesia serta langkah-langkah selanjutnya yang
lebih kongkrit lagi dalam menghadapi proses dekolonisasi
daerah Timor Portugis.
2. Menyatakan prihatin terhadap keadaan dan penderitaan
kaum pengungsi dari daerah Timor Portugis.
3. Mengutuk kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pihak
tertentu di daerah Timor Portugis terhadap rakyat yang tidak
berdaya.

dpr.go.id 190

Bab III.indd 190 11/21/19 18:10