Page 193 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 193

MENGU ATNYA  PENGARUH ORDE B ARU
                                                                                               DI DPR (19 71 - 19 77)



                                                   menimbulkan  korban jiwa dan harta benda yang sangat besar, bahkan
                                                   menimbulkan kehancuran yang mengganggu stabilitas dan ketertiban
                                                   serta kehidupan ekenomi masyarakat. Demonstrasi mahasiswa/
                                                   pelajar tersebut di atas akhirnya menjelma menjadi tindakan anarki,
                                                   oleh karena adanya penunggangan oleh pihak-pihak yang tidak
                                                   bertanggung jawab.
                                                           Dalam Rapat Pleno DPR-RI tanggal 21 Januari 1974, muncul usul
                                                   dikeluarkannya Pernyataan Pendapat . Usul pernyataan pendapat dari
                                                                                     190
                                                   Cosmas Batubara dan kawan-kawan tersebut disetujui dan disahkan
                                                   menjadi Pernyataan Pendapat DPR-RI serta dikukuhkan dengan Surat
                                                   Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/lll/1g73-1974, yang menyatakan
                                                   antara lain dapat memahami keresahan dan aspirasi mahasiswa/
                                                   generasi muda/masyarakat atas kenyataan sosial, ekonomi dan
                                                   politik dewasa ini, yang telah ditanggapi secara positif oleh Presiden
                          Demonstrasi              dan masyarakat, menyesalkan dan tidak membenarkan pengrusakan,
                   mahasiswa/pelajar               pembakaran, perampokan dan “Iain-lain tindakan kekerasan yang
                       tersebut di atas            bertentangan dengan hukum yang dapat mengganggu kelancaran
                  akhirnya menjelma                jalannya pembangunan di segala bidang.
                    menjadi tindakan                       DPR juga membenarkan langkah-langkah yang telah diambil
                                  anarki...        oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sesuai
                                                   dengan Ketetapan Sidang Umum MPR 1973 dalam mengatasi keadaan
                                                   akibat peristiwa 15 Januari 1974 dan sekaligus menyalurkan aspirasi-
                                                   aspirasi generasi muda/masyarakat yang murni serra menyambut baik
                                                   pernyataan Pemerintah tanggal 17 Januari 1974, khususnya mengenai
                                                   pengembangan dan pemantapan saling pengertian dengan DPR dan
                                                   dengan kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat. DPR pun
                                                   menyerukan kepada Pemerintah khususnya para penegak hukum
                                                   untuk benar-benar memelihara dan membina kepastian hukum,
                                                   memberantas penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan
                                                   kekuasaan.


                                                         3.7.4. Masalah Timor Timur dan Peran DPR-RI    191
                                                         Timor Timur (sebelumnya bernama Timor Portugis) adalah
                                                   negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia
                                                   yang terdapat di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) timor
                                                   Timur merupakan wilayah bejas jajahan Portugis selama beberapa
                                                   ratus tahun. Wilayah tersebut, yang sangat jauh jaraknya dari negara

                                                   190   Selengkapnya isi Pernyataan Pendapat tersebut lihat lampiran.
                                                   191   DPR RI Periode 1971—1977. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
                                                      Jakarta. 1983. Hal. 131—156.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   187
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab III.indd   187                                                                                         11/21/19   18:10
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198