Page 198 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

• Pernyataan Kemerdekaan sepihak oleh Fretilin merupakan
suatu pelanggaran atas Memorandum of Understanding yang
ditandatangani di Roma tanggal 25 November 1975.
• UDT, APODETI, KOTA dan TRABALISTA tidak terikat lagi
oleh Memorandum itu karena telah dilanggar oleh Fretilin.
Dewasa ini (baca waktu itu) tidak ada Pemerintah yang syah
di Timor Portugis.
• Berdasarkan darah, identitas, ethnis dan moral, Timor
Portugis menjadi bagian wilayah Indonesia.

Dalam pernyataan bersama ini UDT yang semula menginginkan
Timor Portugis sebagai bagian dari Federasi Portugal, sudah berubah
haluan dan bersama-sama dengan APODETI, KOTA dan TRABALISTA

Dalam pernyataan menentang Fretilin.
bersama ini UDT Pernyataan keempat Partai di Timor Portugis tersebut
yang semula kemudian diperkuat lagi dengan Proklamasi tanggal 30 Nopembar
1975 yang menyatakan bebas dari penjajahan dan menyatakan integrasi
menginginkan dengan lndonesia. Proklamasi ini ditandatangani oleh : Guilherme
Timor Portugis Maria Concalves dan Alexandrina Borromeu atas nama APODETI,

sebagai bagian Fransisco X. Lopez da Crus dan Oomigos C. Pereira atas nama
dari Federasi TRABALISTA.
Portugal, sudah lsi dari Memorandum Roma yang ditandatangani bersama oleh
berubah haluan... Menteri Luar Negeri RI. Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Portugal
Mayor Eduardo Melo Antunes, di Roma tanggal 25 November 1975,
antara lain ialah :
a) Tanggung jawab yang paling fondamentil atas proses
dekolonisasi Timor Portugis sepenuhnya berada pada
Pemerintah Portugal sebagai penguasa yang syah atas
wilayah itu.
b) Pemerintah Portugal diharapkan mengambil tindakan
menyeluruh secepatnya dan secara tertib demi pelaksanaan
dekolonisasi yang sifatnya tidak menekan pihak-pihak di
Timor Timur.
c) Kedua Menteri Luar Negeri sepakat mengenai proses
dekolonisasi sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB
serta tetap melindungi, menghormati aspirasi dan kehendak
rakyat Timor Portugis.

Fretilin yang telah mengingkari persetujuan Roma itu, dalam

dpr.go.id 192

Bab III.indd 192 11/21/19 18:10