Page 212 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

bentrokan-bentrokan fisik antara partai-partai di Timor
Portugis (UDT, APODETI, TRABALISTA, KOTA, FRETILIN);
mengalirnya ± 50.000 pengungsi ke wilayah RI; pemberitaan
radio Australia tanggal 28 September 1975 bahwa RI tidak
ingin campur tangan masalah dalam negeri Timor Portugis;
lahirnya memorandum of understanding di Roma; proklamasi
sepihak oleh Fretilin 28 November 1975; pernyataan Balibo
29 November 1975 sebagai reaksi atas proklamasi Fretilin
oleh keempat partai; proklamasi integrasi Timor Timur -
Indonesia tanggal 30 November 1975; lahirnya resolusi DK
PBB yang mengecam Indonesia; Delegasi Pemerintah RI ke
PSTT tanggal 23 Juni 1976 dan penyampaikan RUU Penyatuan
Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Oaerah Tingkat I
Timor Timur.

Terhadap materi RUU, antara lain dikemukakan oleh FPP
FPP menghargai bahwa semula FPP menginginkan dijadikan dua RUU, tapi setelah
kesediaan mendapat penjelasan tentang latar belakang mengenai sistim hukum,
Pemerintah sistim pemerintahan, sistim perekonomian, sistim pendidikan, serta
Presiden untuk sistim pertahanan keamanan Timor Timur yang mempunyai latar
mernpertanggung- belakang sejarah agak berlainan dengan wilayah-wilayah lain dalam
jawabkan secara lingkungan RI serta perlunya penyesuaian secara bertahap, maka

konstitusionil FPP dapat menerima untuk tetap menampung materinya dalam
mengenai satu RUU.
penggabungan • FPP menghargai kesediaan Pemerintah/Presiden untuk
Timor Timur mernpertanggungjawabkan secara konstitusionil mengenai
penggabungan Timor Timur tersebut ke dalam wilayah RI.
tersebut ke dalam • Keinginan FPP untuk mengganti kata “pengesahan” dalam
wilayah RI. judul RUU menjadi “Penerimaan”, merasa sudah ditampung

dalam penjelasan umum ad. 2.
• Mengenai usul FPP adanya suatu ketentuan bahwa segala
peraturan perundangan RI yang mengatur tentang daerah
supaya berlaku pula bagi Daerah Tingkat I Timor Timur,
merasa sudah ditampung dalam penjelasan umum ad. 4. FPP
menekankan perlunya memberikan peranan kepada Dewan
Pertimbangan Otonom Daerah untuk dapat memberikan
pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden mengenai
pengelolaan wilayah Timor Timur.

dpr.go.id 206

Bab III.indd 206 11/21/19 18:10