Page 219 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

ke dalam Negara Kesatuan RI dan Pembentukan Daerah
Tingkat I Timor Timur, sehingga berlakunya undang-undang
tersebut, lnsya’allah akan terlaksana dalam jangka waktu yang
tidak terlalu lama lagi.
• Persetujuan RUU ini oleh DPR yang mewakili 135 juta rakyat
Indonesia merupakan peristiwa bersejarah, karena setelah
Ditinjau dari segi pengesahannya nanti maka dengan resmi dan konstitusionil
internasional, bangsa Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI.

Indonesia dan • Disetujuinya RUU ini juga merupakan pernyataan
Rakyat Timor Timur penghormatan, serta penerimaan yang tulus terhadap
telah membuktikan keputusan yang telah diambil oleh rakyat Timor Timur untuk
kemampuannya kembali ke pangkuan lbu Pertiwi, bergabung kembali dengan
untuk menyelesaikan saudara sekandungnya.
masalah Timor Timur • Juga merupakan pernyataan terima kasih atas kepercayaan
secara demokratis... rakyat Timor Timur kepada Pemerintah Indonesia dan
merupakan penerimaan resmi rakyat dan wilayah Timor
Timur dalam Negara Kesatuan RI, sekaligus penghormatan
terhadap pengorbanan Pahlawan-pahlawan yang telah
membebaskan Timor Timur dari penjajahan. RUU ini adalah
wujud nyata dari terpenuhinya janji rakyat dan Pemerintah
Indonesia, untuk tidak mengecewakan rakyat Timor Timur.
• Ditinjau dari segi internasional, bangsa Indonesia dan Rakyat
Timor Timur telah membuktikan kemampuannya untuk
menyelesaikan masalah Timor Timur secara demokratis
dan atas dasar hak menentukan nasib sendiri yang selalu
dijunjung tinggi oleh semua bangsa.
• Rakyat Timor Timur setelah menjadi rakyat Indonesia
mempunyai hak dan kewajiban yang tidak ada bedanya
dengan rakyat Indonesia lainnya di bidang apapun,
sehingga oleh karenanya wilayah Timor Timur dapat segera
dikonsolidir, serta distabilisir untuk dapat dimungkinkan
pelaksanaan pembangunan sebagaimana halnya di wilayah
Indonesia lainnya.

Demikian antara lain pokok-pokok pikiran yang disampaikan
oleh Pemerintah dalam sambutannya atas disetujuinya RUU tersebut
oleh DPR. Karena RUU ini mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda
dengan Undang·undang mengenai pembentukan Daerah Tingkat I/
Propinsi yang sudah pernah ada, yaitu berbeda dengan undang-undang

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 213
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 213 11/21/19 18:10