Page 224 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

UUD 1945, dan melarang organisasi partai di bawah tingkat kotamadya.
UU tersebut juga menetapkan bahwa hanya ada tiga peserta pemilu,
yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia
(PDI), dan Golongan Karya. PPP dan PDI merupakan partai hasil fusi.
PPP fusi dari partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama, Partai
Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam
Perti. Sedangkan PDI berasal dari fusi partai nasionalis dan katolik
seperti Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai
Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak
(Murba), dan PNI.
Selain UU Parpol dan Golkar, DPR juga telah mengesahkan UU
Pemilihan Umum pada 1975. Liddle menyebut UU tersebut dirancang
untuk mempertahankan perolehan suara pemilihan umum 1971. UU
197
ini membukakan kesempatan bagi pemerintah untuk menggunakan
kekuasaan mengatur rapat umum kampanye, meletakkan tempat
pemungutan suara di kantor-kantor pemerintah, aktivitas politik
perwira-perwira militer, dan penyaringan calon. PPP menyadari UU
Parpol dan Golkar dan UU Pemilu amat merugikan dua partai dan
hanya menguntungkan Golkar.
PPP berupaya keras PPP berupaya keras untuk memaksa pemerintah agar
untuk memaksa menghilangkan ketentuan-ketentuan yang salah dari UU Parpol dan
pemerintah agar Golkar. Terkait UU Pemilu, PPP meminta jaminan dari pemerintah
menghilangkan agar berlaku adil. PPP berhasil mendorong perubahan terhadap
ketentuan- beberapa ketentuan dalam UU Parpol dan Golkar. Poin pertama
ketentuan yang tentang kebolehan bagi pegawai negeri berkampanye untuk partai.

salah dari UU Parpol Poin kedua berupa kebolehan PPP menggunakan Islam sebagai asasnya.
dan Golkar. Poin ketiga membolehkan partai-partai memiliki kepengurusan di
tingkat kecamatan dan kelurahan. Berbeda dari UU Parpol dan Golkar,
UU Pemilu tak banyak berubah. PPP gagal mengupayakan beberapa
perubahan dalam UU Pemilu.
Usaha PPP untuk menolak kebijakan dari Pemerintahan
Soeharto sebenarnya sudah dilakukan ketika partai ini terbentuk
pada 1973. PPP menilai usulan kebijakan Pemerintahan Soeharto
meminggirkan Islam. Usulan kebijakan itu antara lain Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perkawinan pada Juli 1973, penghapusan
libur puasa, dan rencana penghilangan pelajaran agama di sekolah.
PPP meredam usulan kebijakan itu melalui jalur parlemen dan luar

197 Ibid.

dpr.go.id 220

Bab IV.indd 220 11/21/19 18:13