Page 227 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 227
PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982
kebutuhannya. Ibnu Sutowo diketahui bukan bertanggung jawab
kepada negara mengenai penghasilan Pertamina, melainkan kepada
pihak TNI. Hal ini diketahui dari peristiwa pemecatan Slamet Bratanata
yang berstatus sebagai Menteri Pertambangan pada tahun 1967 dan
Pertamina dikontrol oleh Direktorat Migas yang langsung dibawahi
oleh Soeharto.Terbentuk suatu patron politik yang kuat di antara Ibnu
Sutowo dan Soeharto. Hubungan ini tercipta melalui sisi atasan kepada
bawahan sesuai dengan hierarki dalam militer. Bahkan ada istilah yang
menyebutkan Pertamina adalah Ibnu Sutowo dan Ibnu Sutowo adalah
Pertamina.
Sejak itu pula Ibnu Sutowo mengendalikan Pertamina
sepenuhnya, tertutup, tidak transparan, serta keuntungan penjualan
tidak diberikan. Pertamina pun mendapatkan label sebagai “sapi Perah”
rezim militer yang berkuasa pada saat itu. Dalam temuan lainnya
oleh Crouch, yang menikmati dana-dana tersebut tidak hanya
201
...sebab dari krisis Angkatan Bersenjata melainkan diserahkan ke beberapa pengusaha
Pertamina adalah besar sebagai dana talangan untuk ekspansi usahanya. Pada tahun
dari sisi penggunaan 1974 diterima laporan bahwa Pertamina tidak dapat menutupi hutang
dana yang kurang jangka pendeknya kepada Bank Internasional yang berkedudukan di
tepat yang terjadi di Amerika Serikat. Laporan resmi diterima pada tanggal 18 Februari 1975.
dalam kegiatannya. Lalu berbagai macam indikasi lain mengenai sebab dari krisis
Pertamina adalah dari sisi penggunaan dana yang kurang tepat yang
terjadi di dalam kegiatannya. Pertamina dikabarkan memiliki armada
tanker yang jumlahnya melebihi jumlah armada tanker TNI Angkatan
Laut saat itu. Beberapa tuduhan juga menyeruak ke permukaan, salah
satunya adalah mengenai aliran dana Pertamina yang Ibnu Sutowo
berikan kepada pihak TNI. Hal ini justru memperkuat anggapan bahwa
Pertamina merupakan salah satu sumber dana bagi TNI saat itu. Tidak
hanya sampai di sini Partai Golkar sebagai salah satu partai yang
berkuasa saat itu disinyalir mendapatkan aliran dana dari Pertamina.
Presiden Soeharto yang berstatuskan Dewan Pembina
Partai Gokar saat itu, mengumpulkan dana-dana operasional untuk
kepentingan Golkar yang berasal dari para pengusaha dan BUMN,
termasuk Pertamina. Praktek ini telah berjalan sebelum tahun 1975.
Berbagai persoalan yang muncul tersebut, ditambah beragam
persoalan lain yang mengemuka pasca pemilu 1971 hingga setelah
selesainya pemilu 1977 menimbulkan beragam reaksi di masyarakat.
201 Harold Crouch, 1986. Militer dan politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 223
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab IV.indd 223 11/21/19 18:13
