Page 226 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan Soeharto ditempatkan pada bisnis-bisnis menggiurkan yang
berhubungan erat dengan Pertamina.
Akan tetapi ‘kisah sukses’ Pertamina itu tidak berlangsung
lama. Ibnu Sutowo dan para koleganya ketahuan belangnya. Awal
1975, diketahui bahwa Pertamina tidak sanggup membayar hutangnya
kepada bank asing senilai 100 juta dolar. 12 Maret 1975, pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk menjamin hutang Pertamina itu.
‘Belang’ Pertamina ini hingga menyebabkan dampak ekonomi,
penignkatan dramatis, sampai empat kali lipat kenaikan nilai dolar
terhadap rupiah. 200
DPR melaporkan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
Pertamina pada tahun 1967-1969. Pertamina dituduh “mengemplang”
pajak sebesar US$ 6,8 Miliar, yang seharusnya dibayarkan sebagai
kewajiban Pertamina sebagai perusahaan negara yang menunjang
pembangunan.80 Hal ini tentu melanggar Undang-Undang No.
19 Tahun 1960 yang mengamanatkan bahwa Pertamina harus
menyerahkan 55% keuntungannya untuk digunakan sebagai dana
pembangunan. Selain itu diketahui pula pada saat itu Pertamina
pun juga tidak membayar uang kompensasi data kepada pemerintah
Awal 1975,
diketahui bahwa sebesar US$ 64 juta. Pada masa ini Pertamina dipimpin dan dikelola
oleh Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo pada awal tahun 70-an adalah sebuah
Pertamina tidak nama besar nan kuat. Selain menyandang pangkat Letnan Jenderal,
sanggup membayar Ibnu adalah direktur utama Pertamina. Sebuah perusahaan milik RI
hutangnya kepada yang termasuk dalam daftar 184 perusahaan terbesar di luar Amerika

bank asing senilai Serikat waktu itu. Perusahaan ini juga tiang utama ekonomi Indonesia
100 juta dolar. yang masih compang-camping, baru lepas dari kekacauan zaman Orde
Lama.
Sejak Soeharto memegang tampuk kekuasaan sebagai Presiden,
Ibnu Sutowo diberikan mandat penuh untuk mengelola Pertamina. Hal
ini tentu sangat beresiko mengingat latar belakang Ibnu Sutowo yang
berstatus sebagai perwira militer. Pada masa Orde Lama hingga awal
Orde Baru, TNI secara nyata kebutuhan militer maupun non-militernya
tidak dapat dikatakan tercukupi oleh negara. Banyak praktek-praktek
illegal yang dilakukan oleh TNI pada saat itu demi mendaatkan “uang
tambahan” dalam mencukupi dana operasional TNI. Oleh karena itu
diketahui dari berbagai sumber bahwa TNI menggunakan berbagai
macam cara termasuk ekspansi dalam bidang bisnis untuk memenuhi

200 R. Williams Liddle, Op.Cit.,hlm.18.

dpr.go.id 222

Bab IV.indd 222 11/21/19 18:13