Page 225 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 225

PER AN DPR D AN MUNCULNYA  KRITIK
                                                                                TERHAD AP  ORDE B ARU 19 77 - 1982



                                                   parlemen. PPP berhasil menunda beberapa penerapan kebijakan
                                                   itu melalui lobi-lobi sengit di dalam dan luar parlemen. Tapi upaya
                                                   Pemerintahan Soeharto melokalisasi peran Islam dalam negara justru
                                                   kian gencar. Menurut Pemerintahan Soeharto, gagasan pemisahan
                                                   negara dari agama (sekularisasi) sangat penting demi pembangunan
                                                   ekonomi. Pemerintahan Soeharto tidak menolak agama, tetapi mereka
                                                   sangat berkeberatan jika agama berperan terlalu banyak dalam
                                                   negara. Negara harus mengendalikan agama, dan bukan sebaliknya.
                                                   Pemerintahan Soeharto memasukkan orang-orang bergagasan sekular
                                                   di Departemen Agama untuk memuluskan cita-citanya.
                                                                                                      198
                                                           Selain ada usaha politik untuk membantu memperkuat sendi-
                                                   sendi pemerintah yang berkuasa saat itu, di saat yang sama pemerintah
                                                   mengalami beragam kisruh yang dapat merongrong kekuasaannya.
                         Yang terlebih             Liddle melihat ada beberapa isu utama yang menjadi hawa panas di
                       penting adalah              udara pemerintahan Orde Baru saat itu. Soal isu salah urus Pertamina,
                     peran Pertamina               isu korupsi, dan isu kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan

                 sebagai penyokong                 kaum papa. Soal Pertamina, Liddle sampai menyebutnya sebagai
                       dana Angkatan               ‘malapetaka ekonomi’.  199
                                   Darat.                   Pertamina dengan Letnan Jendral Ibnu Sutowo sebagai pucuk
                                                   pimpinannya, awalnya menjadi ikon dari modernisme pembangunan
                                                   yang diagung-agungkan pemerintah berkuasa kala itu. Banyak proyek-
                                                   proyek atas nama ‘bagi hasil’ antara Pertamina dengan perusahaan-
                                                   perusahaan minyak asing. Kesuksesan Pertamina juga merambah
                                                   kepada berbagai proyek non-minyak seperti konstruksi gedung kantor
                                                   eksekutif Presiden, hotel, transportasi udara, asuransi, persawahan
                                                   besar-besaran, pabrikpabrik pupuk, pembangunan Pulau Batam
                                                   sebagai kawasan industri, hingga konstruksi manufaktur baja. Yang
                                                   terlebih penting adalah peran Pertamina sebagai penyokong dana
                                                   Angkatan Darat. Isunya bahkan Soeharto bisa memangku jabatan
                                                   Presiden pada medio 1960-an karena didukung oleh dana Pertamina.
                                                   Banyak staf Jendral di tahun-tahun kemudian mendapatkan subsidi
                                                   gaji bulanan. Para petinggi militer yang dekat dengan Ibnu Sutowo



                                                   198   Upaya agar kelompok mayoritas/Islam dapat dikendalikan dilalui dengan berbagai upaya.Orde
                                                      Baru berusaha menguasai berbagai kelompok berbasis Islam dengan melakukan infiltrasi atau
                                                      penyusupan ke dalam struktur organisasi agar organisasi tersebut menjadi mendukung penguasa.
                                                      Misalnya upaya Orde Baru untuk menguasai GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan
                                                      Islam), karena melihat organisasi tersebut berpotensi untuk mewujudkan berbagai harapan
                                                      pemerintah. GUPPI kemudian masuk sebagai anggota Golkar. Para elit GUPPI kemudian tersebar
                                                      di berbagai organisasi maupun instansi pemerintah seperti Departemen Agama. Selengkapnya
                                                      lihat, Heru Cahyono,  Peranan Ulama Dalam Golkar 1971—1981 Dari Pemilu Sampai Malari, Jakarta:
                                                      Sinar Harapan, 1992
                                                   199   Lihat, R. Williams Liddle, 1992. Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik,
                                                      Jakarta: LP3ES.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   221
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab IV.indd   221                                                                                          11/21/19   18:13
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230