Page 229 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

siapapun yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya
kepada kotak suara dengan tidak dapat diketahui orang lain
kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei
1977 adalah merupakan pelaksanaan Ketentuan dari Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor : VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan
Umum yang salah satu diktumnya menyebutkan bahwa “Pemilihan
Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diselenggarakan
“Pemilihan Umum selambat-lambatnya akhir tahun 1977”. 203

yang dimaksud Dalam Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/1973 tersebut juga
dalam pasal 1 disebutkan bahwa Pemilihan Umum diikuti oleh dua golongan Politik
Ketetapan ini dan satu golongan Karya, bahwa susunan keanggotaan DPR dan DPRD
diselenggarakan terdiri dari Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.
selambat-lambatnya Yang dirnaksud dengan dua golongan Politik dan satu Golongan Karya
ialah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 4 Undang-undang
akhir tahun 1977”. Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor

15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berbunyi sebagai berikut :

“Pada pasal 15 ayat (1), bagian kalimat
yang berbunyi “untuk Pemilihan Umum adalah
Organisasi yang memenuhi syarat tersebut pasal
17 dan atau pasal 34 ayat (1)” diganti dengan
“untuk Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat
dalam Pemilihan Umum adalah dua Organisasi
Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi
Indonesiadan Golongan Karya”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang
menyatakan bahwa : “Dalarn Undang-undang ini yang dimaksud
dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah Organisasi kekuatan
Sosial Politik yang merupakan hasil pembaharuan dan penyederhanaan
kehidupan Politik di Indonesia, yaitu :

203 Sekterariat Jenderal DPR-RI, DPR-RI 1977—1982, 1983. Hal. 1—16.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 225
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 225 11/21/19 18:13