Page 228 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Harapan yang besar dari hampir seluruh masyarakat Indonesia
bagi tumbuh dan berkembangnya Orde Baru, mulai menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan. Iklim demokrasi tampaknya semakin
cenderung bergerak ke arah yang bertentangan dengan prinsip
demokrasi itu sendiri. Fusi Partai 1973, tekanan untuk memilih Golkar
menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, tindakan represif pada kalangan
mahasiswa dengan dibubarkannya Dewan Mahasiswa (Dema) se-
Indonesia pada tahun-tahun akhir periode 1970-an, diberlakukannya
Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi
Kehidupan Kampus (BKK), hingga semakin otoritariannya Presiden
Soeharto memasuki tahun 1980-an yang kemudian memancing reaksi
lahirnya Petisi 50, adalah beberapa dari rangkaian peristiwa politik
yang kemudian membuat anggota DPR terpilih hasil pemilu 1977 ikut
mewarnai dinamika politik bangsa tersebut.

4.2. DPR Hasil Pemilu 1977

Pemilihan umum tahun 1977 merupakan pemilihan umum
kedua sejak Orde Baru. Pemilihan umum tahun 1977 maupun
sesudahnya didasarkan pada asas pemilihan umum yang bersifat
langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang sering disebut asas Luber.
Yang dimaksud pemilihan umum yang bersifat: 202
1. Langsung ialah rakyat pemilih mempunyai hak secara
langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya
tanpa perantara dantanpa tingkatan.
2. Umum ialah pada dasarnya semua warga negara Indonesia
Iklim demokrasi yang mempunyai persyaratan minimal usia, yaitu telah
tampaknya berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam

semakin cenderung pemilihan umum, dan yang telah berusia 21 berhak dipilih.
bergerak ke arah 3. Bebas ialah bahwa tiap-tiap warga negara berhak memilih dan
menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan
yang bertentangan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh,
dengan prinsip tekanan ataupun paksaan dari siapapun atau dengan apapun
demokrasi itu juga.
sendiri. 4. Rahasia ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa

tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun,

202 Kansil C. S. T. 1974. Inti Pengetahuan Pemilihan Umum. Jakarta: Pratya Paramita. HAL.86. Konsep
atau asas Luber ini sering mendapat kritik, karena dalam kenyataannya pelaksanaan Pemilu
pada masa Orde Baru dipenuhi dengan berbagai praktik kecurangan. Bebas dan Rahasia lebih
bersifat jargon atau sloganistik saja. Lihat misalnya kritik Moh. Sobary, “Pesta Demokrasi Tanpa
Demokrasi: Luber dan Jurdil Cuma Kata-kata”, dalam J. Kristiady (peny.),1997. Menyelenggarakan
Pemilu Yang Bersifat Luber dan Jurdil, Jakarta: CSIS. Hal. 53—59.

dpr.go.id 224

Bab IV.indd 224 11/21/19 18:13