Page 230 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

a. Dua Partai Politik yang ada pada saat berlakunya Undang-
undang ini bernama :
1. Partai Persatuan Pembangunan;
2. Partai Demokrasi Indonesia;
b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-
undang ini bernama Golongan Karya.

Ada pun Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai
Politik dan Golongan Karya tersebut adalah merupakan pelaksanaan
dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar
Penyusunan Haluan Negara, khususnya Bab IV Pola Umum PELITA KEDUA, huruf
Partai Politik dan c, Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar
Golongan Karya Negeri pada Angka 5 yang antara lain menyebutkan : “Penyusunan
perlu disesuaikan Partai Politik dan Golongan Karya perlu disesuaikan dan dalam

dan dalam rangka rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan Golongan Karya
penyederhanaan yang pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-undang sesuai
Partai-partai Politik dengan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Jadi lahirnya
dan Golongan Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 adalah sebagai pelaksanaan
Karya... dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN sedangkan
lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan
Undang- undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, adalah
sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973
tentang Pemilihan Umum.
Dengan memperhatikan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor
VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, maka diadakan perubahan
terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yaitu dengan lahirnya Undang-
undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum yang
diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 tersebut, maka tersusun suatu
komposisi keanggotaan DPR yang mewakili dua Partai Politik dan satu
Golongan Karya.
Dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 103/M tanggal
19 September 1977 DPR hasil Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 1977
diresmikan keanggotaannya. Untuk Anggota DPR yang mewakili

dpr.go.id 226

Bab IV.indd 226 11/21/19 18:13