Page 231 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI yang diangkat
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, juga telah diresmikan keanggotaannya
dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 104/M 1977. Dalam Keputusan
Presiden R.I. Nomor 103/M/tahun 1977 dan Nomor 104/M/tahun
1977, telah diresmikan pula Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
dan sekaligus sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Persiapan pemilu 1977 dimulai tahun 1975, pemerintah
mengajukan ke DPR UU organisasi partai politik dan tata cara
penyelenggaraan pemilu. Tujuan utama kedua UU tersebut adalah
membatasi kemampuan partai politik untuk bersaing dengan golkar.
Pembatasan gerak partai diantaranya mencegah pegawai negeri sipil
bergabung dengan partai kecuali Golkar, membatasi pilihan asas
ideologi partai pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga kedua partai
tidak bisa dibedakan dengan Golkar, khususnya PPP. UU pemilu
dirancang dalam rangka mempertahankan kemenangan Golkar pada
pemilu 1971. 204
Dalam pemilihan umum 1977 telah terjadi perbedaan yang tajam
dalam isyu kampanye. Pada pemilihan umum 1971 isyu bekisar pada
perbedaan yang tajam antara orientasi ideologi (terutama didominasi
oleh kelompok partai politik) dan berhadapan dengan orientasi
pembangunan (terutama didominasi oleh kelompok Golongan Karya).
Dalam pemilihan Dalam pemilihan umum 1977, terlihat bahwa isyu yang berkisar kepada

umum 1977, seberapa jauh kemampuan dan keberhasilan pemerintah menjalankan
205
terlihat bahwa pembangunan. Ciri penting dari pemilihan umum 1977 adalah
isyu yang berkisar menurunnya jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari sepuluh
kepada seberapa OPP ditahun 1971 menjadi 3 OPP di tahun 1977 sebagai kelanjutan dari
206
jauh kemampuan terjadinya fusi partai politik pada tahun 1973.
Kampanye pemilu dilakukan oleh Organisasi Peserta Pemilu
dan keberhasilan berlangsung selama enam puluh hari mulai 24 Februari-24 April
pemerintah 1977. Minggu terakhir sebelum tanggal pemungutan suara 2 Mei
207
menjalankan direncanakan sebagai “minggu tenang”, saat ketegangan yang timbul
pembangunan. selama kampanye mereda dan kesempatan bagi para pemilih untuk
mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Semua partai (PDI, PPP,
208

204 R.William Liddle. 1992. Pemilu-Pemilu Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hal.40
205 Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia
VI. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 520.
206 Riswandha Imawan. 1997. Membedah politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.9 .
207 Sinar Harapan, 23 April 1977. Ischak Suryodiputro. “ Larangan Selama Minggu Tenang”
208 R.William Liddle. 1992. Pemilu-Pemilu Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hal.41

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 227
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 227 11/21/19 18:13