Page 448 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

Tabel VI.1.11. Tabel Tahapan Pembahasan RUU APBN

Tahapan Waktu Kegiatan
I Agustus-Oktober Pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN
II Januari-Februari Pembahasan dan Penyelesaian RUU APBN, disampaikan oleh Presdien kepada DPR RI
III September Pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN Semester I
Pembicaraan mengenai Perkiraan Tambahan Perubahan atas APBN
IV Mei-Juni Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN
tahun anggaran yang telah berakhir pada bulan Maret

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1987-1992

Proses Pembahasan RUU APBN adalah sama seperti prosedur
RUU lainnya dan ditambah dengan ketentuan sesuai Pasal 138 dan 139
Peraturan Tata Tertib DPR RI. Setelah Pemerintah menyampaikan
penjelasan atas RUU APBN serta nota keuangannya di depan rapat
paripurna DPR, Komisi APBN kemudian memberikan pendapatnya
terhadap penjelasan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna. Dalam
Pembicaraan Tingkat II atas RUU APBN dilakukan penyampaian
pemandangan umum para anggota dan jawaban pemerintah.
Sedangkan dalam Pembicaraan Tingkat III, masing-masing Komisi
melakukan rapat kerja dengan pihak Pemerintah sesuai dengan
pasangan kerjanya. Komisi APBN kemudian mengadakan rapat
gabungan dengan unsur pimpinan Komisi-Komisi 1 s/d X untuk
menampung saran dan pendapat dari setiap komisi. Rapat Kerja
penyelesaian terakhir RUU tentang APBN dilakukan oleh Komisi APBN
Hasil kerja Komisi dengan Pemerintah. Hasil kerja Komisi APBN dengan Pemerintah,
APBN dengan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan kemudian dilaporkan dalam
Pemerintah, Rapat paripurna untuk pembicaraan Tingkat IV. Pada tingkat IV ini,
dalam hal ini Fraksi-Fraksi menyampaikan pendapat akhir atas RUU APBN dan
adalah Menteri selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI mengambil keputusan tentang

Keuangan kemudian persetujuan DPR RI. Setelah pengambilan keputusan atas RUU APBN
dilaporkan dalam oleh DPR RI, kemudian Pemerintah menyampaikan sambutannya. 264
Rapat paripurna
untuk pembicaraan 3. Fungsi Pengawasan DPR RI 1987-1992
Tingkat IV. Tugas pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dari
DPR RI. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 4 ayat 1 (c)
telah mengatur tentang tugas pengawasan DPR RI, yaitu pelaksanaan
pengawasan undang-undang, pengawasan pelaksanaan APBN serta
pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap kebijakan

264 Setjen DPR RI, Op.Cit., hlm 146.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 447
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 447 25/11/2019 01:40:08