Page 451 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 451

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                   6.2. DPR dalam Era Penguatan Tatanan
                                                   Masyarakat Indonesia

                                                            DPR RI masa bakti 1987-1992, selama masa tugasnya telah
                                                   menyelesaikan 55 pembahasan RUU. Secara kuantitas, jumlahnya
                                                   melampau pencapaian DPR RI masa bakti sebelumnya (1982-1987)
                                                   yang membahas 45 RUU. Namun masih sama dengan DPR RI masa
                                                   bakti sebelumnya, belum ada RUU inisiatif yang disusulkan oleh DPR
                                                   RI periode 1987-1992 . Beberapa RUU yang dibahas oleh DPR RI adalah
                          ...naskah RUU            Sebagai berikut:

                       disempurnakan
                  oleh Tim Gabungan                      6. 2. 1. RUU Sistem Pendidikan Nasional
                      antara Kelompok                    Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah
                     Penyusun Pokok-               seperangkat aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan
                                                   dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan
                          Pokok Sistem             tercapaikan tujuan pendidikan nasional.  Proses penyusunan
                                                                                            269
                              Pendidikan           rancangan undang-undang tentang pendidikan nasional diprakarsai
                      Nasional dengan              oleh Dr. Daoed Joesoef selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
                       Kelompok Kerja              pada masa Kabinet Pembangunan III. Atas perintahnya, dibentuklah
                        Penyusun RUU.              Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang bertugas

                                                   menyusun suatu konsep pendidikan nasional yang bersifat
                                                   komprehensif dan terpadu. Anggota kelompok kerja terdiri atas
                                                   pejabat dari lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                   Departemen/Lembaga Non Departemen yang berjumlah 29 orang.
                                                   Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim
                                                   Perumus yang dipimpin oleh Drs. E. Soenarya (Sekretaris Kelompok
                                                   Kerja). Pada 7 Maret 1984, Kelompok Kerja berhasil merumuskan
                                                   Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
                                                   Sistem Pendidikan Nasional.
                                                         Selanjutnya, pada 22-24 Maret 1984 diselenggarakan lokakarya
                                                   untuk membahas rancangan undang-undang yang dihadiri oleh
                                                   berbagai wakil departemen/lembaga non departemen dan wakil
                                                   organisasi kemasyarakatan, sosial, dan politik yang berjumlah sekitar
                                                   178 orang. Setelah lokakarya, naskah RUU disempurnakan oleh Tim
                                                   Gabungan antara Kelompok Penyusun Pokok-Pokok Sistem Pendidikan
                                                   Nasional dengan  Kelompok Kerja Penyusun  RUU.  Pembicaraan
                                                   tersebut menghasilkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang
                                                   Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional yang

                                                   269 Haidar Putra Daulany, Sejarah Pertumbuhan dan Pembarua Pendidikan Islam di Indonesia,
                                                      Jakarta: Kencana, 2007, hlm 112.




                                       dpr.go.id   450





         Bab VI CETAK.indd   450                                                                                 25/11/2019   01:40:08
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456