Page 452 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

kemudian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan, Prof.
Nugroho Notosusanto kepada presiden tanggal 2 Juni 1984.
Sejak naskah Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional disampaikan kepada
presiden, terdapat pertemuan-pertemuan antara Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekretariat Kabinet RI untuk
menyempurnakan kembali RUU tersebut menjadi Rancangan Undang-
Undang tentang Pendidikan Nasional. Awalnya RUU tersebut akan
diajukan kepada DPR-RI dalam sidangnya tahun 1985/1986.Tetapi,
pada bulan Juni 1985, Prof. Nugroho Notosusanto meninggal dunia dan
sementara waktu digantikan oleh Prof. Dr. J.B. Sumarlin. Dalam rangka
menyiapkan penjelasan kepada DPR RI, J.B. Sumarlin memerlukan
waktu untuk mengkaji ulang RUU tersebut. Sebelum ia sempat
FPDI menilai mengkaji ulang RUU itu, J.B. Sumarlin digantikan oleh Prof. Dr. Fuad
rumusan RUU SPN Hasan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru.
kurang konkret dan Pimpinan DPR menerima Amanat Presiden No. R.04/PU/V/1988
belum menjawab tanggal 23 Mei 1988 perihal Penyampaian RUU tentang Pendidikan
seluruh pemikiran Nasional yang menunjuk Prof. Dr. Fuad Hasan sebagai perwakilan
dasar mengenai pemerintah. RUU SPN yang diajukan pemerintah terdiri atas Pengantar

pendidikan nasional dan 18 bab yang meliputi 60 Pasal dengan penjelasan masing-masing.
saat itu dan untuk Sesudah bagian Pengantar, tercantum berturut-turut Bab tentang
masa yang akan Ketentuan Umum, tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan; tentang Hak
datang. Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan; tentang Satuan,
Jalur dan Jenis Kependidikan; tentang Jenjang Pendidikan; tentang
Peserta Didikan; tentang Tenaga Kependidikan; tentang Sumber Daya
Kependidikan; tentang Kurikulum; tentang Bahasa Pengantar; tentang
Penilaian, tentang Peran Serta Masyarakat; tentang Pengelolaan; tentang
Pengawasan; tentang Ketentuan lain-lain; tentang ketentuan pidana;
tentang Ketentuan Peralihan, dan tentang Ketentuan Penutup. 270
Dalam pembicaraan Tingkat I pada 29 Juni 1988, Prof. Dr. Fuad
Hasan mengemukakan pidatonya tentang penjelasan RUU SPN yang
diajukan pemerintah. Prof. Dr. Fuad Hasan mengemukakan bahwa
pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai
Pembukaan UUD RI 1945 dan tercantum dalam UUD 1945 Bab XIII
berjudul “Pendidikan” pasal 31 ayat (1) dan (2). Tetapi, dalam hal ini
pemerintah belum memiliki satu sistem pengajaran nasional. UU No.
4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, UU No.

270 Sekretariat Jenderal DPR RI,”Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-25 DPR RI: Pembicaraan Tingkat
1/ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Nasional”, 29
Juni 1988.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 451
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 451 25/11/2019 01:40:08