Page 453 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 453
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
22 Tahun 1961 yang mengatur Pendidikan Tinggi, dan UU No. 14 PRPS
Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional Pancasila dinilai sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan nasional Indonesia
sehingga per adanya aturan hukum baru. Melalui pidatonya, Fuad
Hasan berusaha meyakinkan anggota DPR dan masyarakat Indonesia
...Pasal 28 RUUPN bahwa RUU SPN mewakili kepentingan banyak kelompok di Indonesia.
yang menyatakan 271 Beliau optimis bahwa masyarakat Indonesia akan setuju dan anggota
bahwa guru dari DPR akan mudah menerima dan mengesahkan RUU SPN tersebut.
kelas agama harus Walaupun mendukung persiapan RUU, empat fraksi dalam DPR RI
menjadi orang menolak beberapa isinya dan menuntut perbaikan. 272
yang percaya pada Selain Fraksi ABRI, dua Fraksi di DPR lainnya, yakni Fraksi Partai
agama itu dan para Demokrasi Indonesia (FPDI) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP)
siswa harus dari menyatakan kritiknya terhadap RUU SPN. Melalui juru bicaranya BN
agama yang sama. Marbun, FPDI menilai rumusan RUU SPN kurang konkret dan belum
menjawab seluruh pemikiran dasar mengenai pendidikan nasional saat
itu dan untuk masa yang akan datang. Sementara melalui juru bicara
H. Sa’ad Syamlan BA, FPP menilai bahwa RUU SPN lebih condong
mengatur soal pengajaran, bukan pendidikan. Menyoroti pengendalian
dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, FPDI mengusulkan agar
dilaksanakan di bawah satu atap sehingga dapat mencegah timbulnya
dualisme kebijakan penyelenggaraan pendidikan. 273
RUU SPN juga memicu perdebatan dalam masyarakat, terutama
dikalangan umat Islam. Beberapa Ormas Islam menyuarakan kritik dan
keberatannya atas RUU tersebut. Diantaranya yang turut mengkritisi
adalah Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI), Yayasan Pondok Pesantren Indonesia
(YPPI), Dewan Pimpinan Pusat Perti, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI),
Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI), Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa hal yang
secara umum menuai reaksi masyarakat adalah mengenai tujuan
pendidikan nasional, posisi Pendidikan Agama Islam dalam konstelasi
pendidikan nasional, sekolah-sekolah agama, perguruan swasta dan
juga mengenai ancaman hukuman yang hendak diterapkan.
274
Beberapa substansi dalam RUU SPN yang menimbulkan pro
kontra antara lain adalah Pasal 28 RUUPN yang menyatakan bahwa
271 Ibid
272 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam
Penyusunan UU No. 2/1989 , Jakarta: INIS, 2004, hlm 158
273 “Pandangan FPP dan FPDI tentang RUU Pendidikan”, Pelita ,12 September 1988, hlm 6.
274 Abd.Rachman Assegaf, “Tarik Menarik RUU Sisdiknas 1988-2003” dalam Kependidikan Islam,
Vol 1, No. 1, Purwokerto: Ikatan Alumni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2003, hal 73.
dpr.go.id 452
Bab VI CETAK.indd 452 25/11/2019 01:40:09
