Page 457 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Pasal 18 tentang surat
izin mengemudi. Fraksi ABRI berpendapat bahwa masalah tersebut,
khususnya masalah STNK, BPKB dan SIM menjadi media pengendalian
operasi keamanan dan ketertiban nasional. Oleh karena itu, perkara
tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat
ditangani lebih cepat oleh instansi yang berwenang. Sedangkan Fraksi
Persatuan Pembangunan dengan juru bicaranya Drs. H. Zarkasih Nur,
menilai bahwa dalam pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terkesan adanya kepentingan antar instansi dalam pemerintahan yang
belum diselesaikan pada saat RUU tersebut diajukan ke DPR.
Menanggapi pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Anwar
Datuk menyoalkan tentang penyelenggaraan izin mengemudi yang
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Fraksi PDI meminta agar
hal tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui
kerjasama dengan swasta. Alasannya adalah agar tidak menyebabkan
biaya ekonomi yang tinggi yang berpotensi mengurangi pendapatan

Tiga Rancangan negara. Menanggapi persoalan minimnya dana yang dimiliki
RUU, meliputi RUU pemerintah, Fraksi PDI menyatakan bahwa hal tersebut harusnya
Perkeretaapian, dapat diatasi dengan jumlah pendapatan dari surat-surat izin cukup
RUU Lalu Lintas besar. Fraksi PDI setuju dengan upaya peningkatan peran swasta
dalam pembangunan, namun bukan berarti menswastakan sebagian
dan Angkutan basar atau seluruh tiugas-tugas pelayanan masyarakat yang wajib
Jalan serta RUU dilakukan pemerintah. 279

Penerbangan, pada Tiga Rancangan RUU, meliputi RUU Perkeretaapian, RUU
tanggal 20 Maret Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Penerbangan, pada tanggal
akhirnya disetujui 20 Maret akhirnya disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU.
oleh DPR untuk Namun RUU Pelayaran yang juga merupakan bagian dari paket RUU
disahkan menjadi Perhubungan terpaksa ditunda dan diperpanjang pembahasannya
UU. karena masih ada pasal-pasal yang diperdebatkan dan ada pasal-
pasal yang belum dibahasa sama sekali. RUU Pelayaran meliputi
pengaturan mengenai segala aspek pelayaran, baik aspek teknis
seperti kenavigasian, aspek teknis pelabuhan, pencegahan dan
penanggulangan pencemaran oleh kapal, aspek kepelabuhan, aspek
angkutan laut dan aspek ekonomi pelayaran. RUU Pelayaran juga
membahas suatu terobosan penting dengan menyusun ketentuan
yang menjadi kebijakan dasar dalam mengembangkan armada

279 “DPR Setujui Tiga RUU Perhubungan, Sebuah Lainnya Ditunda” Kompas, 21 Maret 1992, hlm 2.

dpr.go.id 456

Bab VI CETAK.indd 456 25/11/2019 01:40:09