Page 460 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

milyar dollar AS. Defisit semakin berat karena praktek free on board
(FOB) masih dominan dalam seluruh kegiatan ekspor maupun impor.
Akibatnya makin banyak devisa yang dinikmati oleh pelayaran asing
dan perusahaan luar negeri. Hal ini jelas mempertegas posisi armada
nasional yang tidak menjadi tuan didalam perekonomian nasional.
283
Banyaknya permasalahan yang harus diurai dalam pembahasan RUU
Pelayaran menyebabkan memakan waktu yang lama dari proses
pengajuan hingga disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden.
Dalam Seminar “Hal-hal Baru dalam UU Pelayaran dan
Pengaruhnya pada Bisnis Maritim” yang diadakan Lembaga Bina Hukum
Laut Indonesia (LBHLI) dan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI)
bersama Pusat Studi Pelayaran Niaga Indonesia (Puspindo) pada 5
Desember 1992, sejumlah pengamat menilai agar Peraturan Pelaksanaan
UU No. 21 Tahun 1992 tidak bersifat interpretatif, terutama soal peran
pemerintah sehingga tidak menciptakan rente birokrasi baru yang
bersifat komersial dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Di
Fraksi ABRI samping itu, staf Lembaga Penelitian Ekonomi Masrakat (LPEM) FE

menghendaki agar UI Soeheroe Tjokro Prajitno menyarankan agar rumusan PP harus
yang mendapat hak memerhatikan semua aspek ekonomi yang berkaitan agar UU Pelayaran
dan kesempatan benar-benar operasional. Kriminolog UI Mardjono Reksodiputro, S.H
berpartisipasi menilai bahwa terdapat celah dalam UU Pelayaran yang tidak merinci
dalam membina kriteria yang jelas dalam menentukan perbuatan pidana dan sanksinya. 284
film nasional
di Indonesia 6. 2. 3. RUU Perfilman
bukan hanya Naskah RUU tentang Perfilman disampaikan kepada DPR RI
individu tetapi dengan Amanat Presiden No. R.10/PU/VI/1991 pada 11 Juni 1991 dengan

juga kelompok- menunjuk Menteri Penerangan, Harmoko untuk membahasnya bersama
kelompok DPR. Sebelum pembahasan RUU, DPR sempat menerima kunjungan
masyarakat... tidak resmi dari delegasi Kongres Amerika Serikat pada 19 Agustus 1991
yang salah satu agendanya membahas kebijaksanaan di bidang perfilman
kedua negara sebagai salah satu substansi dalam perumusan RUU tentang
Perfilman. Dalam proses selanjutnya, diselenggarakan Pembicaraan
Tingkat I pada 16 September 1991 dengan agenda Keterangan Pemerintah
yang disampaikan oleh Menteri Penerangan, Harmoko. Selanjutnya,
diselenggarakan Pembicaraan Tingkat II pada 26 September 1991 dengan
agenda pemandangan umum dari Fraksi Karya Pembangunan, fraksi ABRI,
Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

283 PSC, Op.Cit., hlm 2
284 “UU Pelayaran Jangan bersifat interpretatif”, Kompas, 5 Desember 1992, hlm 6

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 459
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 459 25/11/2019 01:40:09