Page 455 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sekolah-sekolah swasta harus diamankan dalam Peraturan pemerintah
untuk melaksanakan UU. Orang-orang Kristen tentu senang dengan
janji ini dan berharap itu akan menjadi kenyataan. Di sisi lain, kaum
Muslim secara konsisten menuntut bahwa aturan bahwa baik siswa
maupun guru harus beragama yang sama harus diterapkan ke sekolah
Ketidakjelasan swasta juga. Para pemimpin Muhammadiyah, A.R. Fachruddin dan
tersebut telah Lukman Harun menegaskan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah

membentuk siap menyediakan guru agama dari agama lain. Namun, Pemerintah
wawasan-wawasan tampaknya telah bertindak secara konsisten dengan kebijakan bahwa
yang menyebabkan aturan dalam penjelasan pasal 28 hanya boleh diterapkan ke sekolah
prasangka- umum dan swasta. dan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah
prasangka no. 29/1990. Kaum Muslim, dengan tidak mengejutkan menentang
antargolongan peraturan ini, mengklaim bahwa itu menyimpang dari Undang-Undang
semakin menguat. Pendidikan dan menuntut agar Pemerintah mengkaji ulang. Namun,
Pemerintah Orde Baru tidak pernah mengubahnya.
Tanggapan terhadap RUU Pendidikan Nasional juga datang dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut MUI, ketahanan mental dan
moral suatu bangsa akan kokoh jika dibina melalui pembinaan hidup
beragama. Hal itu hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan agama
yang diberikan secara terpadu, selaras, dan serasi dengan pendidikan
umum. Pendapat MUI menyatakan pentingnya pendidikan agama
dalam pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945,
dan GBHN 1988. Oleh karena itu, MUI berharap agar undang-undang
yang baru sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1950 dapat melengkapi
dan mengokohkan pendidikan nasional. 276
Sementara itu, Dr. Soedjatmoko, seorang praktisi akademisi menilai
bahwa rumusan RUU Pendidikan Nasional banyak mengandung dikotomi
hubungan antara jalur pendidikan umum dan jalur pendidikan agama.
Ketidakjelasan tersebut telah membentuk wawasan-wawasan yang
menyebabkan prasangka-prasangka antargolongan semakin menguat.
Untuk itu perlu secara tegas mengakui dan memperlakukan sistem
pendidikan agama Islam sebagai subsistem pendidikan nasional, seperti
halnya pendidikan umum ditempatkan sebagai subsistem pendidikan
nasional. Soedjatmoko menekankan perlunya dinyatakan dengan tegas
dalam RUU SPN bahwa sistem pendidikan umum, agama, kejuruan, swasta,
kedinasan, maupun non formal harus ditempatkan sebagai subsistem
pendidikan nasional yang saling melengkapi dan saling berinteraksi. 277

276 “ Saran MUI Terhadap RUU Pendidikan Nasional”, Pelita , 9 September 1988, hlm. 5.
277 “Jalur Pendidikan Agama dan Umum Perlu Dipadukan”, Pelita , 31 Agustus 1988, 12.

dpr.go.id 454

Bab VI CETAK.indd 454 25/11/2019 01:40:09