Page 456 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

Dalam proses pembahasan RUU, pimpinan dewan menetapkan
Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Pendidikan Nasional yang
berdasarkan surat keputuan DPR RI No.2/DPR RI/1/1988. Panitia
khusus bertugas untuk memperbaiki dan menyempurnakan RUU
sesuai masukan dari fraksi-fraksi sehingga menjadi 20 bab dan 59
pasal dengan perubahan judul menjadi RUU tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Selanjutnya, RUU disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan
pada 23 September 1988. RUU tersebut disahkan pada 6 Maret 1989
menjadi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada 1992, diterbitkan
buku proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional sebagai
salah satu prioritas pembahasan RUU yang banyak menyentuh
kehidupan masyarakat umum. 278

6. 2. 2. RUU Bidang Perhubungan ( RUU Perkeretaapian,
RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Penerbangan,
RUU Pelayaran)

Fraksi Partai DPR RI dan Pemerintah, pada tahun 1992 secara berurutan
Demokrasi membahas 4 RUU di sektor perhubungan, yaitu RUU Tentang
Indonesia yang Perkeretaapian yang kemudian menjadi UU No 13/1992, RUU Tentang
diwakili oleh Anwar lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi UU 14/1992, RUU Tentang
Datuk menyoalkan Penerbangan yang kemudian menjadi UU No 15/1992 dan terakhir,
setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan a lot akhirnya
tentang RUU Tentang Pelayaran disahkan menjadi UU No 21/1992.
penyelenggaraan Terkait pembahasan RUUPerkeretaapian, Fraksi Karya

izin mengemudi Pembangunan mengusulkan adanya ketentuan bahwa perkeretapaian
yang akan diatur adalah tulang punggung angkutan di darat dengan ciri khas massal,
dalam Peraturan hemat energi dan bebas polusi. Dalam RUU Perkeretaapian, yaitu pada
Pemerintah. Pasal 26 juga ditegaskan adanya jaminan keamanan dan keselamatan
penumpang termasuk didalamnya pejalan kaki, pengendara sepeda
dan penyandang cacat. Sedangkan pada Pasal 12 RUU Perkeretaapian
ditegaskan adanya jaminan hak dan kewajiban bila terjadi kecelakaan
yaitu dengan asuransi, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.
Dalam pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fraksi
ABRI melalui juru bicaranya, Soedjalmo, menyoroti beberapa masalah,
antara lain masalah penyelenggaraan moda transportasi. Materi lain
yang dipersoalkan Fraksi ABRI adalah menyangkut penjelasan atas
Pasal 14 tentang pendaftaran kendaraan bermotor, Pasal 16 tentang

278 Setjen DPR RI, Op.Cit, hlm 412

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 455
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 455 25/11/2019 01:40:09