Page 450 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 450
DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA
mengemban misi yang dipercayakan rakyat. Apabila dicermati lebih
lanjut, setidaknya ada tiga hal yang menjadi kendala internal yaitu
Peraturan Tata Tertib DPR, sarana dan prasarana yang tersedia serta
kualitas para anggotanya. Sedangkan kendala eksternal antara lain
disebabkan oleh sistem dan iklim politik yang berlaku, sistem pemilihan
umum serta hak recall yang dimiliki oleh DPP Parpol/Golkar serta
struktur DPR yang belum terpisahkan dari birokrasi. 267
Senada dengan pendapat diatas, Saiful Sulun, Wakil Ketua
DPR RI, dalam salah satu tulisannya juga menjelaskan beberapa faktor
obyektif yang menyebabkan DPR RI masa Orde Baru belum pernah
mengajukan rancangan Undang-Undang. Menurutnya, faktor pertama
adalah bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
lebih mengetahui berbagai hal menyangkut penyelenggaraan
pemerintahan. Kedua, Presiden dilengkapi dengan aparat yang
lengkap sedangkan DPR tidak. Ketiga, Tata Tertib DPR menetapkan
prosuder yang sangat sulit. Faktor Internal yang dirasakan sangat
dominan adalah Tata Tertib DPR yang sulit, Tata Tertib yang berlaku
di DPR belum menjamin mantapnya tata laksana DPR, terutama yang
terkait dengan pengaturan pelaksanaan hak-hak DPR. Sebagai contoh,
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dan hak
Atas perintahnya, mengadakan penyelidikan diatur seedemikian rupa sehingga hampir
dibentuklah Komisi mustahil dapat terlaksana dalam iklim politik saat itu, termasuk juga
Pembaharuan dalam pelaksanaan hak inisiatif.
Pendidikan Nasional Faktor lainnya adalah belum optimalnya Sekretariat Jenderal
(KPPN) yang sebagai unsur pelayanan, fraksi-fraksi yang belum melaksanakan
bertugas menyusun tugasnya sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR serta kualitas
suatu konsep sebagian dari anggota, khususnya kualitas mental. Sedangkan faktor
pendidikan nasional eksternal yang menyebabkan belum optimalnya DPR RI antara lain
yang bersifat karena sikap pemerintah yang dirasa masih kurang terbuka dan kurang
komprehensif dan memiliki kesungguhan politik untuk memperhatikan pendapat dan
terpadu. saran DPR, bahkan muncul stigma bahwa kritik-kritik DPR lebih dinilai
sebagai upaya penentangan. Sikap ini jelas tidak menguntungkan
semua pihak. Faktor eksternal lainnya adalah sikap dan kondisi
Parpol dan Golkar yang pada kenyataannya belum maksimal dalam
meningkatkan kompetensi dan produkktifitas para anggotanya. 268
267 , “ Potret Pelaksaaan Fungsi DPR”, Kompas, 1 Oktober 1992, hlm 4-5.
268 Saiful Sulun, “ DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia” dalam Fungsi Legislatif
Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 8- 13.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 449
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab VI CETAK.indd 449 25/11/2019 01:40:08
