Page 449 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 449
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Komisi-Komisi di
DPR RI dapat mengadakan: 265
1. Rapat Kerja dengan Presdien yang diwakili oleh Menteri.
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pemerintah yang
mewakili instansinya
3. Rapat Dengar Pendapat Umum
4. Kunjungan Kerja, termasuk melakukan studi perbandingan
bila dipandang perlu
5. Mengajukan pertanyaan baik kepada Pemerintah maupun
pihak lain.
DPR RI
Kurang
berfungsinya DPR Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR memiliki
RI sebagai wadah beberapa hak, antara lain:
aspirasi masyarakat 1. Hak meminta keterangan kepada Presiden
disebabkan oleh 2. Hak mengadakan penyelidikan
berbagai kendala. 3. Hak mengadakan pembahasan atas RUU
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat
5. Hak mengajukan/mengajurkan seseorang jika ditentukan
oleh suatu peraturan perundang-undangan
6. Hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.
Selama berjalannya DPR RI periode 1987-1992, baru hak
mengadakakan perubahan atas RUU, hak mengajukan
pernyataan pendapat, hak mengajukan seseorang jika
ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
Sedangkan 3 hak lainnya, termasuk hak mengajukan RUU
Usul Inisiatif belum dapat dilaksanakan. 266
Belum digunakannya hak-hak tersebut secara efektif
menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR berkurang
maknanya. Kurang berfungsinya DPR RI sebagai wadah aspirasi
masyarakat disebabkan oleh berbagai kendala. Menurut M. Kharis
Suhud, selaku ketua DPR RI dalam penutupan masa persidangan
tahun 1991-1992, ketidakmampuan DPR bukan hanya disebabkan oleh
faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berada diluar
jangkauan DPR. Kedua factor penghambat tersebut saling mengait
dan menyebabkan pudarnya idealisme DPR sebab tidak mampu
265 Ibid, hlm 159
266 Ibid, hlm 39
dpr.go.id 448
Bab VI CETAK.indd 448 25/11/2019 01:40:08
