Page 463 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dinyatakan lulus sensor tetap dapat ditarik oleh masyarakat sewaktu-
waktu dari peredaran jika dinilai tidak sesuai budaya masyarakat. Hal
ini tercantum dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1992 tentang
Perfilman. 292

6. 2. 4. RUU Hak Paten
RUU tentang Paten disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden
No. R.02/PU/I/19891 pada 30 Januari 1989 yang menunjuk Menteri
Kehakiman, Ismail Saleh, S.H. Dalam proses selanjutnya, Pembicaraan Tingkat
I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada
Fraksi PDI 16 Juni 1989 dipimpin oleh Saiful Sulun. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPR RI
memperjuangkan menyampaikan pemandangan umum terhadap RUU pada 26 Juni 1989 yang

agar RUU Paten diikuti dengan jawaban pemerintah pada 3 Juli 1989. Berdasarkan masukan
dicantumkan dari fraksi-fraksi, diselenggarakan Pembicaraan Tingkat III oleh Pansus yang
keharusan dipimpin oleh Taufik Hidayat, S.H. bersama Menteri Kehakiman Ismail Saleh
pemegang pada 24 Agustus hingga 11 Oktober 1989. Selama proses pembahasan, terdapat
paten untuk tujuh materi RUU yang pembahasannya cukup panjang, yaiu rumusan pasal
melaksanakan 12 ayat (1) mengenai jangka waktu pemberian paten antara 15 tahun dan
patennya untuk perpanjangan 3 tahun, 12 tahun dan perpanjangan 3 tahun, dan 13 tahun
mencegah dan perpanjangan 2 tahun. Akhirnya batas waktu yang disepakati adalah 14
terjadinya tahun dengan perpanjangan 4 tahun. Selain itu, pasal 16 menebabkan ganjalan

monopoli. karena memberikan wewenang kepada Kantor Paten untuk mengelola dana
paten dari masyaraka. Umumnya fraksi-fraksi di DPR menghendaki dana
tersebut masuk kas negara. 293
Dalam pembicaraan tingkat IV yang dipimpin oleh Saiful Sulun
pada 3 Oktober 1989, RUU disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989
tentang Paten. Pengesahan UU tentang Paten mengakhiri perdebatan
panjang tentang pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa
Indonesia. Hal ini juga ditujukan untuk menarik investasi asing dan
mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Fraksi Karya
Pembangunan memalui juru bcaranya, Drs. Faoziduhu Harefa, S.H.
dan Fraksi ABRI melalui juru bicaranya Drs. H. Boeges Sudjadi, secara
khusus menyatakan bahwa persoalan tidak hanya pada masalah
paten tetapi juga menyangkut pedoman teknik perundang-undangan
yang sampai saat itu belum ada juga. Oleh karena itu, dua Fraksi ini
menghimbau agar Pemerintah segera mengupayakan persiapan RUU
pengganti Algemene Bepalingan van Wetgeving (AB), sebagai dasar

292 “ Catatan Hukum: Menyoroti Sistem Hukum Perfilman Nasional”, Kompas, 28 November 1994,
hlm 6.
293 “Panja/Pansus Setujui UU Paten”, Kompas, 10 Oktober 1989, hlm 1

dpr.go.id 462

Bab VI CETAK.indd 462 25/11/2019 01:40:09