Page 467 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pembicaraan Tingkat II berisi pemandangan umum fraksi-fraksi
pada 12 Februari 1990 yang dilanjutkan dengan jawaban pemerintah
pada 8 Maret 1990. Umumnya fraksi-fraksi menyambut RUU yang
diajukan oleh pemerintah dengan beberapa penyempurnaan.
Selanjutnya, diselenggarakan pembicaraan Tingkat III oleh Pansus
yang diketuai oleh H, Djamaluddin Tambunan, SH bersama Menteri
Kehutanan pada 21 Mei hingga 18 Juli 1990. Dalam prosesnya, pansus
dibantu oleh Tim Perumus dan Tim Kecil yang bertugas menyusun
rumusan substansi yang menyangkut pasal-pasal dalam batang tubuh
RUU dan penjelasan pasal demi pasal. Proses berlangsung cukup
lama pada bagian Daftar Inventarisasi Masalah, khususnya antara
Hasjrul Harahap, Menteri Kehutanan dengan fraksi-fraksi mengenai
mekanisme pengajuan usul dan tanggapan dari pihak pemerintah
serta masukan-masukan yang bersifat redaksional. Pada akhirnya,
pemerintah tetap berusaha meminimalisasi perubahan dalam RUU
yang dibahas. 300
Dalam pemandangan akhir Fraksi Karya Pembangunan,
pengaturan hak pengusahaan di perairan mendapat perhatian sehingga
tidak terbatas pada pemegang hak di atas tanah. Dalam hal ini, pasal
9 ayat (1) RUU diharapkan diatur secara jelas dan tegas mengenai
tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah
Pada tahun 1968 ataupun perairan agar memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga
pemerintah Orde kelangsungan fungsi perlindungan wilayah. 301
Baru melaksanakan Dalam pembicaraan tingkat IV pada 19 Juli 1990 yang dipimpin

kebijakan perbaikan oleh M. Kharis Suhud, RUU disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 1990
sistem asuransi tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
kesehatan Lahirnya UU tersebut diikuti oleh beberapa upaya untuk
berikut sarana melaksanakan asas manfaat dan lestari dalam pembangunan dan
dan prasarana eksployasi sumberdaya hutan, antara lain ketentuan penghapusan
kesehatan. HPH, ketentuan penerapan sistem HPH dan TPTI, serta peningkatan
disiplin HPH dengan penerapan sanksi, dan rehabilitasi lahan
kritis. 302
Setelah disahkan menjadi UU, masih terdapat kesenjangan
dalam praktik di lapangan. Salah satu contohnya eksplorasi dan bisnis

300 Sekretariat Jenderal DPR RI. Catatan Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: DPR RI, 1990
301 Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemandangan Akhir Fraksi Karya Pembangunan terhadap Rancangan
Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: DPR
RI, 1990
302 Setjen DPR RI, DPR RI 1987-1992, Op.Cit., hlm 296-297

dpr.go.id 466

Bab VI CETAK.indd 466 25/11/2019 01:40:09