Page 472 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

Menurutnya rumusan peraturan hukum kesehatan yang semakin
keras dan bersifat imperatif dengan sanksi hukum berat bukanlah
sesuatu yang baru. 313

6. 2. 8. RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan
RUU Sistem Budidaya Tanaman
RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU Sistem
Budidaya Tanaman, keduanya diajukan Pemerintah kepada DPR RI
pada tanggal 27 September dan 2 November 1991, lalu diikuti dengan
pembicaraan tingkat I berupa keterangan Pemerintah dihadapan
Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 November 1991. Selanjutnya
dilakukan pembicaraan tingkat II berupa Pandangan Umum Fraksi-
Fraksi serta jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum tersebut

Rumusan pada tanggal 27 Januari 1992. Kemudian disusul dengan pembahasan
mengenai secara intensif dalam pembicaraan tingkat III dari tanggal 6 Februari
hingga 17 Maret 1992.
kebebasan petani Selama PJPT I, produksi perikanan Indonesia meningkat 4,7%
untuk memilih per tahun, sedangkan konsumsi ikan selama Pelita V meningkat
jenis tanaman yang rata-rata 2,1%. Namun, dalam eksploitasi perikanan seringkali masih

dikehendakinya menggunakan bahan peledak dan cara-cara lain yang merusak
merupakan kelestarian sumber daya ikan. Hal ini bertentangan dengan UU No.
hasil usulan 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya,
dari Fraksi Karya UU tersebut memiliki kekurangan karena tidak diimbangi dengan
Pembangunan. peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pembatasan
eksploitasi hewan dan tumbuhan. Selain itu, Komisi IV menatakan
bahwa pembangunan sektor pertanian perlu mendapat orientasi baru,
terutama pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan
314
suatu peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang
mengatur upaya karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Dalam proses pembahasan, terdapat masalah-masalah strategis
yang diperhatikan dalam RUU sebagai berikut: masalah-masalah
batasan materi, masalah perbenihan dan pelestarian varietas unggul,
masalah sistematika dan redaksional. Pembicaraan Tingkat IV
pada 19 Maret 1992 dipimpin R. Soekadi, wakil ketua DPR RI. Dalam
pengambilan keputusan tersebut, RUU disahkan menjadi UU No. 16
Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

313 “Dukun yang Melakukan Aborsi Belum Terjangkau UU No.23 Tahun 1992”, Kompas , 1 November
1993, hlm 8.
314 Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Jakarta: DPR RI, 1991

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 471
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 471 25/11/2019 01:40:09