Page 475 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Menurut UUD 1945, mekanisme pengawasannya adalah melalui hak
budget dan inisiatif.
Terkait dengan Kritikan DPR terhadap Pemerintah, dalam
tajuk rencana Kompas tanggal 9 Oktober 1991 muncul asumsi dalam
masyarakat bahwa anggota-anggota DPR RI yang dianggaap vocal
dan berani mengkritisi Pemerintah mendapatkan hambatan dalam
karier politiknya. Banyak anggota DPR 1987-1992 yang kemudian
masuk lagi dalam daftar calon untuk pemilu 1992. Sejumlah nama
kemudian dicoret atau diturunkan urutannya. Secara kebetulan,
nama-naman yang dicoret atau diturunkan adalah mereka yang sering
mengemukakan pandangan kritis mereka. Menanggapi isu tersebut,
Lemahnya DPR Presiden Soeharto saat menghadiri Rapat Pimpinan ABRI tahun 1991
dalam popular sempat menyinggung fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden
control tersebut Soeharto menegaskan bahwa tidak ada larangan bersuara vocal di
antara lain terlihat DPR dan DPR juga tidak dilarang untuk melakukan kritik terhadap
dari banyaknya Pemerintah asalkan berpegang teguh kepada Pancasila dan masih

kritik-kritik terhadap dalam batas-batas kewenangan dan sesuai dengan aturan permainan.
DPR. Pernyataan Presiden Soeharto tersebut oleh kalangan dianggap
bersifat retorika politik yang bersifat formal karena tidak menjelaskan
bagaimana ukuran berpegang teguh terhadap Pancasila, dimana
batas-batas kewenangan dan bagaimana aturan permainan itu.
318
Sehingga belum dapat menghilangkan persepsi masyarakat bahwa
dunia politik, termasuk DPR masih mendapat pengaruh dominandari
pihak Pemerintah. Dominannya lembaga ekskutif disatu sisi memang
diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan,
namun disisi yang lain, dominannya ekskutif akan memperlemah
pelaksanaan pengawasan atas dirinya. Setidaknya hal tersebut menjadi
gambaran situasi relasi legislatif-ekskutif di Indonesia pada saat itu.
Menurut Ichlasul Amal, Dekan Fisipol Universitas Gadjah
Mada, dari aspek kelembagaan sangat terasa lemahnya DPR dalam
menunjukkan fungsi popular control sebagai fungsi pengawasan
masyarakat terhadap pemerintah. Lemahnya DPR dalam popular
control tersebut antara lain terlihat dari banyaknya kritik-kritik
terhadap DPR. Oleh karena itu DPR perlu dibekali kekuasaan secara
riil dan legal agar dapat menghadapi dominasi Pemerintah. Menurut
Ichsanul, perubahan tersebut dalapat dilakukan dengan mengedakan
penyempurnaan atau mengganti Tap MPR No III/MPR/1978 dengan

318 “Tajuk Rencana: DPR Boleh Bersuara Keras dan Mengkritik Pemerintah”, Kompas, 9 Oktober
1991, hlm 4

dpr.go.id 474

Bab VI CETAK.indd 474 25/11/2019 01:40:09