Page 476 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

ketetapan baru yang dapat lebih menampung aspirasi masyarakat
yang lebih demokratis dimasa mendatang. Selain itu perlu dilakukan
desentralisasi, sebab sentralisasi administrasi seperti masa itu
cenderung menyebabkan birokratisasi yang tidak sehat. 319
Berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No III/MPR/1978
Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi
Negara dengan/antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Dewan
Pertimbangan Agung memiliki kedudukan yang sederajat dengan
Lembaga Tinggi Negara lainnya yaitu DPR, MA dan BPK. Hubungan
kerja DPR RI dengan DPA diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR pasal
4 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan
wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan
koordinasi dngan Lembaga Tinggi negara lainnya. Berdasarkan
Keputusan DPR RI No 11/DPR RI/IV/1987-1988 tentang Penentuan
Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi dalam Dewan
Perwakilan Rakyat, Lembaga Tinggi Negara bukan merupakan
pasangan kerja Komisi-Komisi. Sehingga hubungan antara DPR RI
dengan lembaga tinggi lainnya, termasuk DPA adalah hubungan antar
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dalam bentuk konsultasi
Hubungan DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan antara
Hubungan lain tercermin dalam rangka pengisian kekosongan keanggotaan Badan
DPR RI dengan Pemeriksa Keuangan untuk masa jabatan 1988-1993. Hal tersebut diatur
Badan Pemeriksa dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan antara keuangan. UU tersebut menyatakan bahwa untuk setiap lowongan

lain tercermin dalam keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPR mengajukan calon
rangka pengisian untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian DPR mengajukan sebanyak
kekosongan 17 orang calon untuk mengisi jabatan keanggotaan BPK. Keputusan
keanggotaan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden RI dengan surat DPR No
Badan Pemeriksa KS.02/2423/DPR-RI/1988 tanggal 26 Juli 1988. Selanjutnya, 17 calon
Keuangan untuk yang diajukan tersebut akhirnya ditetapkan sebanyak 7 orang sebagai
masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan
1988-1993. Keputusan Presiden RI No 220/M tahun 1988 tanggal 9 Agustus 1988
untuk masa jabatan 1988-1993. 320
Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, DPR RI
berpegang pada Surat Keputusan DPR Nomor 10/DPR-RI/82-83
tanggal 26 Februari 1983. Selanjutnya diatur pula dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.11/DPR-RI/

319 ” Perlu Diperluas, Hubungan DPR-Ekskutif”, Kompas, 31 Agustus 1990, hlm 1
320 Setjen DPR RI, DPR RI 1987-1992, Op.Cit, hlm 67 -71

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 475
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 475 25/11/2019 01:40:09