Page 474 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

6. 3. Dinamika Hubungan DPR RI Dengan
Instansi Lain dan Respon Masyarakat

Terhadap DPR RI 1987-1992.

Sepanjang melaksanakan tugasnya, DPR RI tidak terlepas
hubungannya dengan berbagai pihak. Sebagai lembaga legislatif negara,
DPR RI memiliki keterikatan hubungan dengan lembaga ekskutif dan
yudikatif. Begitupun juga dalam perannya sebagai manifestasi suara
rakyat, DPR RI juga memiliki hubungan yang erat dengan rakyat sebagai
konstituennya. Berikut adalah dinamika hubungan DPR RI dengan
berbagai pihak eksternal selama masa bakti 1987-1992:

6. 3. 1. Hubungan DPR RI Dengan Lembaga Lainnya
Hubungan DPR RI dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya
merupakan suatu hubungan kerja secara fungsional yang diatur secara
konstitusional. Hubungan tata kerja DPR RI dengan Presiden diatur
dalam Pasal 20,21,22 dan 23 UUD 1945. Sedangkan penjabaran lebih
lanjutnya diatus dalam Ketetapan MPR No III/MPR/1978 Bab III Pasal
8 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7). Berdasarkan Pasal tersebut, Presiden
bersama-sama dengan DPR RI membentuk UU termasuk menetapkan
UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain itu Presiden
dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain. Presdien tidak bertanggungjawab
kepada DPR dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kegiatan
...muncul asumsi komunikasi dan konsultasi antara DPR dan Presiden biasanya dilakukan
dalam masyarakat setelah DPR selesai menjalani satu masa sidenag. Disamping hubungan
bahwa anggota- yang bersifat konsultasi, ada juga hubungan yang bersifat formal,

anggota DPR RI yaitu saat pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR RI setiap
yang dianggaap tanggal 16 Agustus dan saat kegiatan pemberian keterangan Pemetintah
vocal dan berani atas RUU Tentang APBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh
mengkritisi Presiden dalam minggu pertama setiap tahun. Dalam penyusunan
Pemerintah Repelita, Presiden sebagai mandataris MPR juga harus mendengarkan
317
mendapatkan dan menperhatikan saran-saran dari DPR.
Hubungan DPR dan Presiden juga meliputi hal pengawasan.
hambatan dalam Salah satu fungsi DPR adalah melakukan Fungsi Pengawasan terhadap
karier politiknya. kebijakan-kebijakan Pemerintah. Mekanisme pengawasan oleh DPR

terhadap pemerintah merupakan pelaksanaan Kedaulatan Rakyat.

317 Setjen, DPR RI 1987-1992 Op.Cit., hlm 59

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 473
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 473 25/11/2019 01:40:09