Page 473 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalam pembicaraan tingkat III, RUU Sistem Budidaya Tanaman
mengalami penambahan esensi baru, yaitu menyangkut masalah
asas budidaya tanaman, kebebasan petani untuk menentukan
pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, serta peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan sistem budidaya tanaman.
Masukkan dari pihak DPR RI antara lain meliputi masalah penanaman,
pemanfaatan air, pemeliharaan tanaman, panen, penyerahan urusan
dan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah, dan pungutan
yang berhubungan dengan budidaya tanaman. Rumusan mengenai
kebebasan petani untuk memilih jenis tanaman yang dikehendakinya
merupakan hasil usulan dari Fraksi Karya Pembangunan. Berdasarkan
...terjadi selama pernyataan yang disampaikan oleh juru bicaranya, Syarif Said Alkadrie,
ini adalah masih Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa Pancasila mengamanatkan
banyaknya petani bahwa setiap warga negara RI memiliki hak dan kewajiban yang serasi,
yang tidak bebas selaras dan seimbang maka F-KP sangat peduli terhadap hak pribadi
menentukan meskipun hak tersebut tidaklah bersifat mutlak karena dibatasi oleh
jenis tanamannya kewajibannya kepada masyarakat. 315
sehingga mereka Fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, HM. Dja’far

harus menerima Siddiq menyampaikan pandangannya yang sejalan dengan ususlan Fraksi
hasil dan Karya Pembangunan bahwa RUU tersebut harus menjamin kebebasan
keuntungan yang petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Realita
lebih kecil... yang terjadi selama ini adalah masih banyaknya petani yang tidak bebas
menentukan jenis tanamannya sehingga mereka harus menerima hasil
dan keuntungan yang lebih kecil daripada yang diharapkan. Dampaknya,
petani mengalami kerugian dan juga tidak adanya kompensasi atas
kemerosotan pendapatannya. Sementara Fraksi PDI melalui juru
bicaranya mengemukakan bahwa keikutsertaan petani selain untuk
membimbingnya agar memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan
professional, juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi
dan kesejahteraannya secara adil. 316
Empat Fraksi dalam DPR RI, dalam Rapat Paripurna tanggal 19
Maret 1992 sepakat untuk mensahkan RUU Sistem Budidaya Tanaman
dan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjadi Undang-
Undang. Kedua naskah RUU tersebut telah mengalami beberapa
penambahan dan perubahan termasuk judul RUU Budidaya Tanaman
yang mengalami penambahan menjadi RUU Sistem Budidaya Tanaman.

315 ”DPR Setuju RUU Sistem Budidaya Tanaman Menjadi Undang-Undang”, Kompas, 20 Maret 1992,
hlm 1
316 Ibid

dpr.go.id 472

Bab VI CETAK.indd 472 25/11/2019 01:40:09