Page 477 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

IV/1987-1988 tentang Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-
Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pelaksanaan hubungan
antara DPR RI dengan Mahkamah Agung dilakukan oleh Wakil Ketua
DPR RI, bersama dengan Pimpinan Komisi III yang membidangi
Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung dengan mengadakan
konsultasi-konsultasi di Gedung Mahkamah Agung di Jalan Merdeka
Selatan Nomor 13 Jakarta atau di Gedung DPR RI. Konsultasi yang
dilakukan oleh DPR, sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung,
Selain hubungan materi konsultasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan RAPBN atau
dengan instansi masalah yang merupakan masukan bagi kedua belah pihak dalam
dalam negeri, hubungannya dengan penegakkan hukum.
DPR RI juga Disamping hubungan kerja berupa konsultasi tersebut, DPR
menjalin hubungan RI periode 1987--1992, sebagai Legislatur, mengajukan empat orang
kerjasama dengan calon untuk mengisi jabatan Hakim Agung, yang tertuang dalam Surat
pihak luar negeri. Keputusan DPR RI Nomor 3/DPR-RI/I/1988-1989 tentang pencalonan
Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Undang
Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa
Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR melalui
ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Nama-nama calon
Hakim Agung yang diajukan oleh DPR kepada Presiden, yaitu: (1) Mayor
Jenderal M. Djaelani, S.H., (2) R. Mohammad Iman, S.H., (3) Laksamana
Muda Soeharso, S.H., dan (4) Bambang Sumedi, S.H. Dari keempat orang
itu, Presiden kemudian menetapkan tiga orang Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 295/M
tahun 1988, yaitu: (1) R. Mochammad Iman, S.H., (2) Mayor Jenderal M.
Djaelani, S.H., dan (3) Laksamana Muda Soeharso, S.H..
Pada bulan Juli 1992, DPR RI memproses pengusulan Calon Ketua
Mahkamah Agung, oleh karena Ketua Mahkamah Agung saat itu, Ali
Said S.H., telah memasuki usia pensiun. Pimpinan DPR pada tanggal
6 Juli 1992, mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan
fraksi-fraksi. Dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR meminta
kepada pimpinan fraksi untuk mengusulkan nama-nama Calon Ketua
Mahkamah Agung. Setelah Surat Keputusan Presiden Nomor 152/M
tahun 1992 tentang pemberhentian Ali Said sebagai Ketua Mahkamah
Agung diterima oleh pimpinan DPR, rapat Paripurna DPR kemudian
menugaskan Badan Musyawarah untuk membahas usul pencalonan
Ketua Mahkamah Agung yang baru.
Di dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Juli 1992, telah

dpr.go.id 476

Bab VI CETAK.indd 476 25/11/2019 01:40:09